Jakarta, Harianexpose.com –
Pemerintah berencana akan memperpanjang bantuan sosial atau bantuan produktif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 hingga di kuartal I tahun 2021. Stimulus ekonomi tersebut dilakukan seiring dengan penanganan Covid-19 yang terus dilakukan pemerintah.
Kendati vaksin Covid-19 yang tengah diproduksi dan direncanakan akan digunakan pada awal tahun depan, namun pemerintah tetap memberikan perhatian serius kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah program subsidi.
Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Erick Thohir, kepada Pers, Selasa (15/9), mengatakan, saat ini masih banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Saat bersamaan, karena terjadi pembatasan, karena itu bantuan-bantuan dari pemerintah harus berjalan. Konsekuensinya banyak sekali yang kehilangan pekerjaan atau pendapatannya sangat berkurang kendati masih bekerja. Kalau vaksinnya diharapkan bisa dimulai pada awal tahun depan, tentu ekonomi juga terus berjalan tanpa melupakan bantuan produktif. Di kuartal I tahun depan terus kita jalankan,” ujar Erick,
Selain ekonomi, di tahun ini pemerintah juga tetap fokus pada sektor kesehatan. Hal ini untuk menekan angka fatality atau kematian akibat penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan tersebut, baik berupa penggunaan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Selain itu, pihaknya terus melakukan testing, resing, dan treatment.
“Kalau melihat trend ini, maka ini timeline yang sudah disepakati oleh Komite, selalu kita bicarakan juga dengan berbagai pihak kementerian, masyarakat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum bahwa (ekonomi dan kesehatan) tidak bisa dibolak-balik,” kata dia.
Selain itu, Erick juga menyoroti pencairan bantuan subsidi upah bagi pekerja bergaji dibawah Rp.5 juta. Dia bilang, pencairannya harus dipastikan bisa berjalan dengan baik. Karena hal itu diharapkan dapat mendongkrak daya beli masyarakat.
Untuk memastikan penyalurannya optimal, Erick, minta agar pengusaha dan pemberi kerja dapat melakukan pengawasan selama realisasi pelaksanaan program tersebut. “Kami kemarin juga sempat bertemu Kadin untuk para pengusaha mengecek apakah subsidi gaji ini sudah diterima atau tidak ditempat usaha mereka,” kilahnya.
Sebab, kata dia, kunci dari suksesnya program subsidi gaji adalah data. Artinya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat memastikan data pegawai atau penerima terverifikasi dan sudah disalurkan. (Hr).
