Oleh : HAIRUZAMAN
(Editor In Chief Harianexpose.com)
Belakangan ini marak dipergunjingkan masyarakat terkait gaya blusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, yang mendatangi para gelandangan di Jl. Soedirman Jakarta, baru-baru ini. Pasalnya, blusukan yang dilakukan mantan Walikota Surabaya itu dinilai hanya sekadar untuk pencitraan belaka.
Sebab, gelandangan yang ditemui Risma di kolong jembatan itu disinyalIr ternyata diantaranya seorang kader PDIP. Tak pelak lagi, para netizen pun menilai bahwa blusukan yang dilakukan Risma hanya sebuah setingan belaka guna pencitraan dirinya terhadap publik.
Tak kurang dari Pengamat Politik dan seorang Filsuf, Rocky Gerung, mengomentari drama korea yang dilakukan oleh Mensos Risma blusukan di kolong jembatan itu. Menurut, Rocky, sejatinya seorang Menteri itu harus bekerja dengan menggunakan data. Bukan melakukan blusukan yang hanya untuk pencitraan belaka.
Mensos itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Kalau memamg Mensos Risma mau blusukan, mendatangi para gelandangan dan tuna wisma, maka ia juga harus turun ke daerah-daerah lain. Bukan blusukan di ibu kota Jakarta saja.
Mensos Risma harus mendengarkan berbagai keluhan-keluhan rakyat kecil yang menerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) , dan sebagainya. Mensos Risma juga harus mengetahui secara langsung proses penyaluran dana bantuan pemerintah itu terhadap masyarakat yang berhak untuk menerimanya.
Risma harus segera memotret semua peristiwa yang terkait dengan penyaluran dana bantuan sosial tunai itu terhadap masyarakat di seluruh Indonesia. Sebab, data secara empirik di lapangan menyebutkan bahwa masih banyak dana bantuan itu diselewengkan oleh oknum tertentu.
Akibat masih maraknya kasus penyelewengan dalam proses penyaluran dana bantuan dari pemerintah itu, masyarakat pun menjerit. Hal itu lantaran dana bantuan yang diterima tidak sesuai dengan harapan mereka. Banyak potongan di tengah jalan lantaran “disunat” oleh oknum tertentu.
Padahal, masyarakat sangat mendambakan dana bantuan yang diterima itu utuh. Tidak ada potongan sepeser pun. Apalagi kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah terjun ke titik terendah akibat imbas wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang hingga kini keadaannya tampak semakin mengkhawatirkan.
Akibat wabah Covid-19 itu juga berdampak buruk pula pada daya beli masyarakat yang sangat rendah. Celakanya, tak sedikit tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahannya yang mengalami gulung tikar lantaran dihantam badai virus Corona yang belum berakhir hingga sekarang ini.
Angka pengangguran pun di Indonesia akhirnya kian membengkak. Sehingga hal itu akan menjadi beban berat bagi Pemerintahan Joko Widodo untuk mencari solusinya.
Padahal, saat ini Pemerintahan Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo, tampak masih fokus untuk menangani penyebaran wabah Corona di Indonesia. Bahkan, belakangan ini pemerintah akan memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia dan melakukan upaya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Semua permasalahan yang tengah terjadi di tengah-tengah rakyat Indonesia itu harus diformulasikan oleh Mensos Risma yang tercermin melalui program-program kerjanya. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Risma harus senapas dengan realita yang terjadi di lapangan. Bukan justru kontra produktif dengan fakta yang ada di lapangan.
Sehingga Mensos Risma diharapkan akan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat strata bawah. Dimana saat ini masyarakat strata bawah tengah dihimpit oleh beban berat ekonomi akibat imbas virus Corona tersebut.
Sebagai benang merah dari tulisan ini, Penulis berharap agar Mensos Risma segera menghentikan gaya blusukan yang bertujuan hanya untuk pencitraan. Bagaimana pun Drama Korea yang dipertontonkan Risma itu harus segera dihentikan. Sebab, rakyat saat ini membutuhkan solusi pemecahan masalah, bukan disuguhi oleh drama korea yang sama sekali dinilai tak populis tersebut.
