Oleh : HAIRUZAMAN
(Editor In Chief Harianexpose.com)
Buntut dari pandemi wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang akhir-akhir ini semakin meningkat jumlah penderitanya, pemerintah membuat kebijakan yang akan melakukan suntik vaksin sinovac kepada seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, sampai saat ini kebijakan pemerintah yang akan memberikan vaksin sinovac tersebut ternyata masih terdapat pro dan kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Pasalnya, saat ini masih banyak kalangan masyarakat yang meragukan vaksin sinovac tersebut. Celakanya lagi, masyarakat khawatir justru dengan disuntik vaksin sinovac akan berdampak buruk terhadap efek yang ditimbulkan. Kegamangan masyarakat itu merupakan hal yang logis di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini. Sebab, sebenarnya rakyat tak mau hanya akan dijadikan sebagai “kelinci percobaan”. Artinya, rakyat masih meragukan vaksin. sinovac itu aman digunakan untuk mencegah terjadinya penularan wabah Covid-19.
Hal yang mengejutkan, ternyata salah seorang anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, justru menolak keras untuk di vaksin sinovac made in China tersebut. Statment Ribka yyang notabene berlatar belakang seorang dokter itu dinilai sangat kontroversial di tengah kegamangan rakyat sekarang ini. Bahkan, Ribka dan keluarganya lebih memilih untuk dikenakan denda Rp.5 Juta ketimbang harus di vaksin sinovac.
Pernyataan Ribka Tjiptaning yang kontroversial dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo itu mengemuka ketika Komisi IX DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1). “Kalau vaksin, saya tetap tidak mau di vaksin. mau sampai yang 63 tahun bisa di vaksin”, katanya.
Ribka beralasan tak mau di vaksin lantaran banyak kasus vaksin yang ternyata berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Bahkan, Ribka Tjiptaning mencontohkan beberapa kasus, ada penderita Polio di Sukabumi, Jawa Barat, yang justru mengalami lumpuh layu usai di vaksin Antipolio. Kemudian, anti kaki gajah di Majalaya, Jawa Barat, ternyata meninggal dunia sebanyak 12 orang. Sebab, di India dan di Afrika ditolak. Masuk ke Indonesia dengan Rp.1,3 Triliun, waktu saya menjadi Ketua Komisi. “Saya ingat betul. Jangan main-main dengan vaksin ini, jangan main-main”, selorohnya.
Ribka mengingatkan kepada pemerintah, jangan pernah memaksakan vaksinasi pada orang yang menolak. “Kalau dipaksakan pelanggaran HAM, enggak boleh”, tandas Penulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI” ini.
Jika disimak statment Ribka Tjiptaning, penolakannya terhadap vaksin sinovac itu dinilai sangat kontroversial. Apalagi Ribka sendiri merupakan kader PDIP. Dimana sejatinya ia harus membela program Presiden Joko Widodo. Tapi, justru statment Ribka bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Jokowi. Publik pun menduga, Ribka Tjiptaning tengah melakukan pencitraan agar mendapatkan simpatik rakyat. Seolah-olah ia membela rakyat terutama “wong cilik” yang belakangan ini ditinggalkan partai moncong putih itu.
Tak ayal lagi, manuver politik yang dilakukan oleh Ribka Tjiptaning itu mendapatkan teguran keras dari Sekretaris Jendral DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Bahkan, Hasto pun meluruskan statment Ribka Tjiptaning melalui pernyataannya di media massa. Belakangan ini memang PDIP tengah sibuk melakukan pencitraan lantaran banyak kadenya yang masuk dalam pusaran korupsi. Sebut saja seperti mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, yang terlibat kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Hasan Masiku, yang terlibat kasus suap dan saat ini berstatus sebagai buronan KPK.
Selain itu, PDIP juga terlibat dialam pusaran kasus Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang akan merubah ideologi Pancasila menjadi Trisila dan diperas lagi menjadi Ekasila. Tak pelak, gagasan RUU HIP pun mendapatkan penolakan keras dari berbagai kalangan. Bahkan, banyak pihak yang menolak RUU HIP dengan menggelar aksi demonstrasi lantaran kasus RUU HIP itu dinilai berpotensi merubah ideologi Pancasila yang sudah final sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia.
Manuver politik yang dilancarkan oleh PDIP sebagai partai pemenang dalam Pemilu, ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ saja. partai yang dinakhodai oleh Megawati Soekarno Putri itu juga mencoba untuk merubah Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan (RUU Ciptaker). Kendati gelombang penolakan terus mengalir tak ada henti dari kalangan buruh dan masyarakat, akan tetapi PDIP tetap bersikukuh untuk menggolkan RUU Ciptaker rersebut di DPR RI.
Saat ini, bola panas itu memang tengah “dimainkan” oleh PDIP sebagai partai penguasa. Akibat berbagai manuver politik yang dilakukan oleh PDIP itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei menyebutkan bahwa PDIP mengalami angka penurunan, diikuti oleh Gerindra, sebagai partai yang kurang diminati oleh publik.
Image publik pun saat ini sudah terbentuk. Hal itu lantaran dampak dari berbagai manuver politik yang dilakukan oleh partai moncong putih itu. Sebab, berbagai kebijakannya dinilai tidak pro rakyat dan bahkan sangat merugikan rakyat.
Manuver politik yang dilakukan oleh Ribka Tjiptaning adalah manivestasi dari berbagai permasalahan yang membelit di tubuh PDIP. Sehingga PDIP berusaha keras untuk melakukan pencitraan seolah-olah membela “wong cilik” sebagai jargon politiknya sebelum menjadI partai penguasa. Tak heran jika Ribka Tjiptaning dengan lantang menolak untuk di vaksin sinovac.
TerkaIt dengan perkembangan suntik vaksin sinovac yang didatangkan dari Negeri Tirai Bambu itu, masih menjadi sebuah perdebatan panjang. Sebab, jangan sampai rakyat kecil dikorbankan dan hanya menjadi “kelinci percobaan” akibat suntik vaksin sinovac itu. Karena itu, pemerintah harus menberikan jaminan bahwa vaksin sinovac itu aman bagi kesehatan dan mencegah Covid-19.
