Oleh : HAIRUZAMAN
(Penulis Buku Kamus Jurnalistik Kontemporer)..
Kemelut ditubuh Partai Demokrat pasca digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Medan, Sunatra Utara, oleh kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral TNI Purn. Moeldoko, kini kian meruncing. Pasalnya, kendati KLB yang digelar oleh kubu Moeldoko yang dinilai KLB “abal-abal” itu oleh kubu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan tetapi KLB Demokrat versi Sibolangit terus melakukan berbagai manuver politik.
Kasus serupa ditubuh Partai Demokrat, juga pernah di alami oleh beberapa partai politik lainnya. Sebut saja seperti, Partai Golkar, PPP, PKS, dan PAN. yang sempat terbelah menjadi dua kubu berseberangan. Kini kasus tersebut tengah membelit ditubuh Partai Demokrat yang pernah selama dua periode berhasil mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden.
Saat ini antara kubu AHY dan Moeldoko, saling mengklaim bahwa kubu partainya lah yang legal secara konstitusional. Kedua kubu pun bahkan telah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk memberikan data-data yang valid agar diakui oleh pemerintah.
Tak pelak lagi, berbagai spekulasi publik pun menyeruak ke permukaan. Munculnya sosok Moeldoko sebagai Ketua Umum hasil KLB di Sibolangit, Medan, Sumatra Utara, yang notabene bukan kader Demokrat itu disinyalir hanya akan menjebak Demokrat kubu AHY agar tidak bisa mengikuti kontestasi politik pada Pemilu 2024 yang akan datang. Pasalnya, jika menemui jalan buntu, penyelesaian sengketa kedua kubu yang tengah berseteru itu harus diselesaikan di meja hijau. Tentu saja, penyelesaian sengketa di Pengadilan itu akan menyita waktu yang lama antara 2 sampai 3 tahun. Sehingga akan menguras energi bagi kedua kubu yang tengah bertikai.
Celakanya, seandainya itu terjadi dan kubu manapun yang akan menang melalui putusan inkrah di Pengadilan, maka dapat dipastikan akan gagal untuk mengikuti kontestasi politik pada pesta demokrasi 2024 mendatang. Hal ini pula yang dinilai akan merugikan terutama bagi kubu AHY yang digadang-gadang akan mengikuti bursa pencalonan Presiden.
Tentu saja, bagi kubu AHY kemelut yang tengah “membelit” partai yang dikomandoinya itu agar segera berakhir. Kubu Moeldoko pun diharapkan segera menghentikan berbagai manuver politik yang dilancarkannya. Sebab, Moeldoko dinilai tidak syah sebagai Ketua Umum Demokrat lantaran didukung oleh barisan “sakit hati” yang statusnya bukan lagi sebagai kader Demokrat. Berbagai manuver politik kubu Moeldoko bernuansa sebagai aksi balas dendam akibat beberapa tokoh politik Demokrat didepak dari partai berlambang Mercy tersebut. Tak ayal, sehingga mereka pun merasa sakit hati dan melakukan gerakan politik untuk menghancurkan kubu AHY.
Spekukasi lain yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa jabatan Moeldoko di Pemerintahan Jokowi sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), itu diduga pula ada keterlibatan dan intervensi pemerintah. Sehingga nama Presiden Jokowi pun ikut terseret dalam pusaran kemelut politik yang tengah membelit di tubuh Demokrat
Jika seandainya spekulasi semua itu benar, maka merupakan sebuah potret kemunduran demokrasi politik di negeri kita. Sebab, sejatinya rakyat mendapatkan edukasi politik yang benar dan sesuai dengan konstitusi dan regulasi yang ada. Bukan justru sebaliknya, melanggar konstitusi yang seharusnya ditegakkan. Apalagi Moeldoko ialah cerminan pemerintah yang saat ini masih menjabat sebagai KSP.
Manuver politik yang dilakukan Moeldoko dinilai telah mencederai demokrasi politik yang selama ini telah dibangun. Bahkan, untuk memenuhi hasrat politiknya itu, Moeldoko melakukannya dengan berbagai cara yang sangat tidak etis di mata publik.
Manuver politik yang dilakukan oleh Moeldoko itu tampak tak menyurutkan langkahnya unuk terus melangkah agar terpenuhi hasrat politiknya tersebut. Padahal manuver politik Mieldoko itu mendapatkan perlawanan yang begitu sengit dari seluruh Pengurus dan kader Demokrat kubu AHY.
Bola panas saat ini memang ada pada kubu Moeldoko yang notabene sebagai pemerintah. Sebab, prahara politik yang kini tengah membelit Partai Demokrat itu sejatinya bisa diakhiri apabila kubu Moeldoko segera menghentikan dagelan politik tersebut. Sebab, jika kubu Moeldoko yang dinilai merupakan produk KLB Demokrat “abal-abal” itu yang menang, berarti spekulasi yang berkembang itu benar adanya yakni pemerintah berada dibelakang Moeldoko. Stigma negatif pun akan mengarah kepada pemerintah yang tengah berkuasa
Akan tetapi sebaliknya, jika Moeldoko menghentikan semua dagelan politik dan mampu meredam ambisi politiknya, maka bisa menganulir semua persepsi negatif yang dialamatkan terhadap Moeldoko. Sebab, gerakan-gerakan politik yang dilakukan Moeldoko itu sangat tidak memcerminkan kedudukannya sebagai seorang KSP. Sain itu juga bukan sikap seorang ksatria lantaran mengintervensi masalah internal yang terjadi dalam Partai Demokrat.
Apabila melihat perkembangan kemelut ditubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini yang terjadi justru sangat tidak menggembirakan bagi kubu AHY. Sebab, berbagai counter isu yang dilakukan untuk meyakinkan pihak pemerintah terhadap eksistensi Demokrat yang legal bagi kubu AHY, ternyata tak berbuah manis. Celakanya, justru Demokrat versi KLB di Sibolangit, Medan, Sumatra Utara, itu tak bergeming. Kubu Moeldoko itu terus melakukan gerakan politik “bawah tanahnya” guna memuluskan ambisi politik Moeldoko.
Sebagai benang merah dalam tulisan ini, kita pun berharap prahara yang terjadi ditubuh Partai Demokrat agat segera berakhir. Pemerintah pun diharapkan bijak dalam mengambil suatu keputusan terkait perseteruan yang terjadi di Partai Demokrat. Sehingga kehidupan alam demokrasi di Indonesia tidak mengalami kemunduran. Karena cara inkonstitusional pun ternyata di negeri ini bisa ditempuh. Quo vadis Partai Demokrat? Wallahu’alam bishowab.
