Oleh : HAIRUZAMAN.
(Editor In Chief Harianexpose.com dan Penulis Buku Kamus Jurnalistik Kontemporer)
KEBIJAKAN Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang saat ini sudah berkali-kali diperpanjang, ternyata membuat kehidupan ekonomi rakyat semakin terpuruk. Pasalnya, berbagai aktifitas rakyat kian dibatasi dengan menerapkan standar protokol kesehatan (Prokes) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tak ayal lagi, sehingga berdampak buruk pada kehidupan perekonomian rakyat, terutama bagi kalangan strata menengah ke bawah
Apabila dilihat secara empiris, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang digelontorkan oleh pemerintah terhadap masyarakat strata bawah dinilai tidak banyak membantu untuk “menggeliatkan” roda kehidupan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Faktanya, masyarakat strata bawah masih mengeluh lantaran himpitan ekonomi. Sementara itu, bagi kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kondisi di masa pandemi Covid-19 sekarang ini membuat roda usahanya kian terpelanting. Bahkan, banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan para karyawannya karena tak mampu menggaji mereka. Kondisi ini diperparah lagi dengan banyaknya perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang menerapkan Prokes, ternyata tak banyak membuahkan hasil yang positif dengan himbauan agar masyarakat selalu memakai masker, mencuci tangan, social distancing, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas sosial (5M). Sebab, angka pasien yang terpapar Covid-19 jumlahnya terus mengalami lonjakan. Termasuk pula angka yang meninggal dunia setelah sebelumnya divonis positif sebagai pasien Covid-19 oleh tenaga medis.
Celakanya, di tengah kebuntuan pihak pemerintah untuk menekan angka kematian dan pasien positif terpapar Covid-19 itu, justru mengambil kebijakan PPKM Darurat. Ironisnya, masa PPKM Darurat itu bagai bermain “layang-layang” dengan terus mengulur waktu kebijakan yang tak populis tersebut dan dinilai kontroversial. Pasalnya, di tengah penerapan PPKM Darurat itu, pemerintah justru membuka pintu lebar-lebar bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) asal negeri Tirai Bambu
Mobilitas TKA asal China itu secara bergelombang berdatangan melalui pintu Bandara yang menganga lebar bagi warga asing. Padahal, kebijakan itu menuai aksi protes keras dari masyarakat. Akan tetapi, pemerintah tetap saja tak bergeming. Di sisi lain, di dalam negeri barisan pengangguran terus mengalami lonjakan akibat imbas pandemi Covid-19. Tentu saja kebijakan yang dinilai tak populis dengan mendatangkan TKA asal China secara bergelombamg itu mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat.
Padahal jika kita melihat pemerintah Arab Saudi, sejak dua tahun silam, berani mengambil kebijakan yang sangat beresiko tinggi dengan menutup kedatangan jama’ah Umrah dan Haji. Tentu saja, pemerintah Arab Saudi harus kehilangan devisa negaranya yang terbilang tidak sedikit jumlahnya dengan menutup pintu bandara rapat-rapat pasca wabah Covid-19 merebak diberbagai negara. Namun, langkah yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi itu ternyata dinilai cukup efektif dalam menekan lonjakan angka penyebaran wabah Covid-19 di negaranya. Kendati pemerintah Arab Saudi harus mengambil resiko kehilangan pundi-pundi devisa negara yang angkanya dinilai cukup fantastis.
Kebijakan pemerintah Arab Saudi dengan menutup pintu rapat-rapat bagi warga asing itu, tentu saja sangat berbeda tetbalik dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Pemandangan di Bandara Internasional Soekarno Hatta misalnya, para TKA asal China secara bergelombamg terus “membanjiri” Indonesia. Padahal, sejatinya pemerintah Indonesia harus segera menghentikan mobilitas TKA China tersebut di masa penerapan PPKM Darurat sekarang ini.
Kebijakan pemerintah Arab Saudi dengan menutup pintu bandara itu tentu saja terlebih dulu melalui sebuah proses perhitungan yang matang. Sebab, jika pemerintah Arab Saudi salah mengambil langkah kebijakan, maka akan mengundang resiko yang tinggi. Pasca sukses menekan angka penyebaran Covid-19 di negaranya, saat ini pemerintah Arab Saudi kembali menerima kedatangan jama’ah Umrah. Kebijakan itu tentu saja mendapatkan respons yang positif oleh negara-negara muslim dunia. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi hampir dua tahun lamanya tidak menerima kedatangan jama’ah umrah dan haji.
Seandainya pemerintah Indonesia tidak segera menutup pintu rapat-rapat bandara, kita pun merasa pesimis jika kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM Darurat sekarang ini akan membuahkan hasil yang cukup menggembirakan guna membendung laju penyebaran wabah Covid-19 di tanah air. Sebab, bagaimana pun juga, pemerintah harus memikirkan dampak penerapan PPKM Darurat yang berimbas buruk terhadap kehidupan perekonomian masyarakat yang semakin terjun bebas.
Kendati demikian, masyarakat tetap berharap agar kondisi perekonomian Indonesia segera pulih seperti sedia kala. Dimana kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM Darurat sekarang ini bisa membuahkan hasil yang positif. Sehingga masyarakat segera terbebas dari pandemi Covid-19 yang telah dua tahun lamanya menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19, agar tidak terjadi munculnya cluster baru. Beberapa upaya itu diantaranya dengan mengimpor vaksin sinovac dari China. Akan tetapi, upaya vaksinasi secara massal tersebut, saat ini dinilai belum merata ke seluruh strata masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi ialah beredarnya berita hoax di tengah-tengah masyarakat mengenai efek negatif yang ditimbulkan akibat vaksinasi tersebut. Sehingga perlu upaya pemerintah untuk terus mensosialisasikan pentingnya vaksinasi terhadap imun tubuh. Sehingga akan terhindar dari terpapar wabah Covid-19.
Partai Demokrat diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala yang tengah dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Partai Demokrat yakni diantaranya dengan memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan-gagasan melalui keputusan politik yang strategis di parlemen. Sikap politik Partai Demokrat itu dinilai sangat kardinal guna mendorong pemerintah melakukan akselerasi penanganan pandemi Covid-19 sekarang ini.
Selain aktif melakukan proses pengambilan kebijakan melalui keputusan-keputusan politik di parlemen, Partai Demokrat juga diharapkan terjun langsung bersama rakyat guna membangkitkan kesadaran masyarakat terkait penanganan Covid-19. Dengan gencar melakukan sosialisasi penanganan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat, Partai Demokrat akan memahami denyut nadi rakyat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, yang pernah berkuasa selama dua periode, temtu saja telah berpengalaman dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga diharapkan pula mampu mengatasi persoalan bangsa Indonesia, termasuk dalam menangani persoalan pandemi Covid-19 saat ini.
Secara futurologis, kita semua tentu harus meyakini, bangsa Indonesia akan melewati masa pandemi Covid -19 sekarang ini. Dimana dampaknya sangat terasa secara ekonomi, terutama bagi masyarakat strata bawah. Pasca Indonesia dilanda wabah Covid-19, kehidupan roda peekonomian rakyat nyaris lumpuh. Sehingga Partai Demokrat diharapkan bisa memberikan solusi guna mendongkrak roda perekonomian Imdonesia yang kian terpuruk tersebut. Langkah-langkah yang bersifat kreatif, konstruktif dan inovatif perlu dilakukan sebagai solusi guna memecahkan bianglala pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia.*
