Kado HPN : “Wajah Pers 30 Tahun Silam”

0

Oleh : Hairuzaman.

(Editor In Chief Harianexpose.com)

Wajah Pers Nasional 30 tahun silam, jauh berbeda dengan sekarang. Pers di era Orde Baru (Orba) dibawah kepemimpinan mantan Presiden Soeharto, nyaris tak ada udara kebebasan. Bahkan, perusahaan pers nasional di kala itu di hantui oleh momok yang sangat menakutkan bernama “pembredelan” dengan dicabutnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Korban terakhir pembredelan oleh rezim Orba antara lain, Majalah Tempo, Tabloid Detik dan Monitor.

Padahal saat itu bagi perusahaan pers, untuk mengantongi SIUPP yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidaklah mudah. Pasalnya, banyak perusahaan pers nasional selama bertahun-tahun hanya mengantongi Surat Izin Terbit (SIT) saja. SIT itulah yang kemudian sebagai cikal bakal lahirnya SIUPP yang sangat dibutuhkan bagi kalangan perusahaan pers nasional di era Orba.

Sulitnya untuk mendapatkan SIUPP bagi perusahaan pers nasional itu berdampak buruk bagi perkembangan dan kemajuan kehidupan pers nasional. Celakanya, jika suatu penerbitan pers nasional berseberangan dengan penguasa, maka bisa berimbas buruk lantaran dengan serta merta penerbitan pers tersebut bakal dibredel oleh rezim penguasa. Saat itu pers nasional dinilai tidak independen. Sebab, kehidupan pers nasional saat itu “dipasung” oleh rezim yang otoriter.

Dengan ketatnya untuk mendapatkan SIUPP bagi penerbitan pers nasional, ternyata berdampak buruk pula terhadap iklim kebebasan pers nasional. Tak pelak lagi, daya kritis insan pers pun menjadi tumpul. Sebab, jika ada penerbitan pers yang kritis, maka rezim penguasa akan segera mencabut SIUPP suatu penerbitan pers. Pers nasional saat itu nyaris lemah dan tak berdaya sama sekali.

Namun pada tahun 1998, puncak kejatuhan rezim Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun menjadi sebuah tonggak sejarah penting bagi kehidupan pers nasional. Bahkan, pembredelan tiga penerbitan media cetak, Majalah Tempo, Tabloid Detik dan Monitor, menjadi cikal bakal tumbuh suburnya organisasi wartawan di Indonesia. Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sejak era reformasi, bukanlah satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia. Seiring dengan era reformasi bermunculan puluhan organisasi wartawan sebut saja seperti, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), serta puluhan organisasi wartawan lainnya

Selain itu, di era reformasi sekarang ini, pers nasional kini tidak lagi dihantui oleh momok bernama “pembredelan”. Saat ini SIUPP tidak lagi menjadi tembok penghalang bagi kehidupan pers nasional. Sebab, pemerintah era reformasi telah menganulir SIUPP. Hal itu lantaran kreatifitas dan daya kritis insan pers “dipasung”. Sehingga kehidupan pers nasional sulit untuk berkembang dan mengalami perubahan ke arah kemajuan.

Tentu saja, maraknya media online saat ini tak lepas dari para pejuang pers nasional yang gigih agar insan pers dapat menghirup udara bebas dan bersifat independen serta tidak ada lagi intervensi dari pihak lain. Sehingga wajah pers nasional 30 tahun silam menjadi jauh berbeda dengan pers nasional di era digital sekarang ini. Kendati demikian, pers nasional bukannya bebas tak ada batasnya. Namun, pers nasional itu bebas dan bertanggung jawab. Selamat Hari Pers Nasional, 9 Februari 2022. **

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *