Oleh : Hairuzaman.
(Editor In Chief Harianexpose.com)

Perjalanan partai politik (Parpol) di Indonesia selama ini nyaris tak berjalan sesuai dengan das sein dan das sollen. Praktik-praktik kotor yang dipicu oleh berbagai kepentingan pribadi elite politik dan kelompok acap kali memicu munculnya konflik internal di tubuh partai politik di Indonesia. Birahi politik yang tak terbendung itulah yang pada gilirannya akan menjadi tsunami politik di tubuh partai politik.

Akibat diguncang tsunami politik, beberapa partai politik akhirnya menjadi terbelah. Di masa Orde Baru misalnya, PDI sempat diguncang hebat badai tsunami politik. Saat itu, konflik internal yang meruncing pun membuat PDI terbelah menjadi dua kubu yakni, kubu PDI yang dinakhodai oleh Soeryadi dan kubu Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, konflik di tubuh internal PDI juga sempat memanas dan terjadi chaos lantaran saling berebut markas PDI. Tak ayal, akibatnya antar kader pun saling bertikai. Namun, PDI versi kubu Megawati akhirnya yang diakui oleh pemerintah dan berganti baju menjadi PDI Perjuangan serta menjadi partai berkuasa

Konflik internal juga sempat mengguncang beberapa partai politik lainnya. Sebut saja seperti, Golkar, PPP, PKS, PKB, PAN, Demokrat dan Partai Berkarya. Di tubuh internal Partai Demokrat misalnya, muncul kubu versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko. Konflik internal PAN berakhir menjadi pecah kongsi. Kubu Amien Rais akhirnya mengibarkan bendera Partai Ummat. Sementara itu, tsunami politik juga mengguncang Partai Berkarya besutan Hutomo Mandala Putra (Tomy Soeharto). Partai Berkarya yang notabene pecahan Golkar ini terdapat kubu Tomy Soeharto dan versi Muhdi PR. Seteru di tubuh Partai Berkarya akhirnya berujung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menjelang Pemilu legislatif dan Pilpres 2024 yang akan datang, atmosfer politik saat ini semakin memanas. Ambisi dan birahi politik dari para elite politik dinilai kerap menjadi pemicu lahirnya konflik dan pertikaian antar kader di tubuh internal parpol. Sehingga para kader yang berada di akar rumput pun ikut terbelah. Mereka saling mengklaim bahwa kubu partainya yang diakui dan relevan dengan regulasi serta perundang-undangan yang berlaku. Tak pelak, akibatnya terkadang membuat para kader yang berada di akar rumput menjadi gundah-gulana. Mereka menjadi bingung, harus bersandar di kubu mana yang secara konstitusi diakui eksistensinya oleh pemerintah.

Celakanya, para elite politik terkadang sama sekali tak memikirkan para kader yang ada di strata bawah. Dimana para kader di akar rumput menjadi terombang-ambing dan menunggu kepastian dari para elite politik yang tengah berseteru. Adanya tsunami politik yang melahirkan pecah kongsi inilah yang menjadi bianglala dan melahirkan partai-partai baru di Indonesia. Dampaknya adalah muncul beberapa partai gurem lantaran kurang mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat.

Carut-marut partai politik di Indonesia itu ternyata seolah tak pernah berujung. Sebab, sampai saat ini pemerintah belum mencari solusi agar ke depan tidak ada lagi di tubuh internal partai politik saling bertikai dan terjadi konflik yang berkepanjangan serta dapat merugikan berbagai pihak. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang partai politik dinilai masih lemah dan memberikan ruang serta celah-celah terjadinya konflik di tubuh internal partai politik. Barangkali hal inilah yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah guna merevisi dan melakukan perubahan terhadap perundang-undangan yang berlaku bagi partai politik. Diharapkan dengan adanya regulasi perubahan itu, maka akan bisa meminimalisir dan tak ada ruang maupun celah terjadimya suatu konflik internal pada partai politik.

Selama ini rakyat hanya disuguhi dagelan politik para elite, bukan pendidikan politik yang bisa mencerahkan logika dalam berpolitik. Barangkali hal itulah yang harus menjadi intropeksi terutama bagi kalangan elite politik di tanah air **

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *