Cilegon, Harianexpose.com –
DPD Partai Golkar Kota Cilegon, menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) guna melakukan konsolidasi organisasi menuju sukses Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024. Kegiatan itu digelar di Hotel Grand Mangku Putra Kota Cilegon, pada Senin (21/3/2022).
Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Cilegon, Tb. Iman Ariyadi, mengatakan, saat ini masih membahas konsolidasi partai. Hal itu lantaran sebentar lagi 2024 akan menghadapi Pemilu. Apalagi Pemilu ini dengan sistem yang berbeda. Karena itu kami harus melakukan konsolidasi. “Rakerda itu adalah bagian dari konsolidasi untuk pemenangan partai. Strateginya apa dan taktiknya bagaimana dan lain sebagainya. Hal itu yang saya kira harus dilakukan oleh Golkar,” terangnya.
“Anggota DPRD Cilegon harus mau mengkritik contohnya, jika ada janji politik yang dilakukan oleh Walikota dan janji politiknya direalisasikan atau todak. Misalkan hari ini yang saya dengarkan janji politiknya soal 5.000 tenaga kerja dalam waktu 1 tahun. Kalau satu tahun 5.000 tenaga kerja berarti logikanya adalah sekitar 25.000 temaga kerja,” tandasnya.
Menurut Iman, pengangguran berapa dilihat seperti itu betul apa enggak. Kalau enggak, harus dikritisi oleh Golkar. Golkar itu motonya suara Golkar adalah suara rakyat. Kalau misalkan ada kepentingan publik kepentingan rakyat janji politiknya enggak direalisasikan, maka Golkar harus kritis terutama yang di legislatif. kalau tidak kritis, maka bisa disebut “abuse of power” penyalahgunaan kewenangan nanti.
“Soal mutasi beredar video berkaitan dengan soal apa sih A diminta sekian si B sekian. Hal itu fakta-fakta harus diungkap dan harus disampaikan. Jangan nanti teriak soal moral dan teriak soal korupsi, akan tetapi juga melakukan tindakannya sendiri,” tandasnya.
Wakil Ketua DPD Golkar Kota Cilegon Abah Salim, menuturkan, pihaknya berharap Golkar ke depan lebih maju dan mendapatkan suara yang signifikan. Karena pengalaman kemarin memang bukan di legislatif. “Pengalaman kemarin kita memang ada kekalahan di eksekutif, tapi di legislatif tetap kita dianggap menang Pemilu. Maka pengalaman kemarin itu sebagai bahan evaluasi . Mudah-mudahan ke depan Golkar mendapatkan suara yang lebih banyak lagi. Saya sebagai Wakil Ketua menargetkan 12 kursi minimal dan maksimal 14 kursi,” jelasnya.
“Namanya alam demokrasi semua boleh berpendapat. Kita juga nggak terlalu diam. Artinya dewan semua kritis dan tidak diam. Saya setuju dengan Pak Iman apa yang memang dianggap keputusan Walikota itu baik atau bagus kita dukung. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengkritik. Kita punya catatan contoh seperti, pengangguran yang selama ini memang belum terealisasi. Hal itu bisa dikritik sesuai dengan janji janji politik. kalau mengkeritik bukan janji politik ya namanya hoax, ini kritik membangun,” tegasnya.
Reportase : Babay Suiah.
Editor In Chief : Hairuzaman
