PT. Pelindo Regional II Banten Adakan MoU Dengan Kejati Banten Terkait Masalah Hukum

0

Reportase : Ahmadin / Maman Suherman.Editor In Chief : Hairuzaman.

Kota Serang, Harianexpose.com

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Cabang Banten bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, melakukan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kegiatan itu bertempat di Ratu Hotel Kota Serang, pada Rabu (13/7/2022)

General Manager PT. Pelindo (Persero) Regional II Cabang Banten, Agung Fitrianto, kepada awak media, mengatakan, sebenarnya penandatanganan MoU dengan Kejati Banten ini sangat kami tunggu. Karena kami merasakan bantuan dari Kejati Banten. Bukan hanya di bidang perdata, melainkan juga di bidang yang lainnya.

Agung menjelaskan, adanya MoU antara pihak Pelindo Regional II Cabang Banten dengan Kejati Banten merupakan suatu kebutuhan bagi kami. Karena itu, kami tetap menjalin komunikasi dengan Kejati Banten. “Semoga apa yang kami lakukan hari ini bisa bermanfaat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejati Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengungkapkan, sebenarnya kerjasama Kejati Banten dengan pihak Pelindo Regional Ii Cabang Banten sudah lama terjalin. Namun, setiap dua tahun sekali harus diperbaharui. Adapun isi MoU tersebut adalah kolaborasi yang saling menguntungkan. Kolaborasi ini diharapkan akan menghasilkan output.

Leonard menuturkan, Kejaksaan dinilai mempunyai peranan yang strategis dalam proses penegakan hukum. Peranan sentral Kejaksaan sebagaimana dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ia menguraikan, keberhasilan dari kerjasama antara Kejati Banten dengan Pelindo Regional II Cabang Banten ini pada tahun 2020 sampai dengan 2021 antara lain, tahun 2020 Kejati Banten telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara PT. Pelindo Regional II Banten sebesar Rp.374 Miliar. Hal itu sebagai wujud keberhasilan pemberian pendapat hukum terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik PT. Pelindo Regional II Cabang Banten.

Pada tahun 2021, imbuh Leonard lagi, Kejati Banten telah menerima SKK sebanyak 1 SKK Litigasi terkait perlawanan pihak ketiga di Pengadilan Negeri Cibinong dan prosesnya telah dicabut kembali oleh PT. Pelindo. Sedangkan 7 SKK Litigasi terkait pernasalahan penyelesaian pembayaran piutang jasa kepelabuhanan kepada PT. Pelindo Regional II Cabang Banten. Dari 7 SKK tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 3 SKK dan berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp 1 Miliar lebih.

Masih kata Leonard, dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Tim Jaksa Pengacara Negara dapat berperan aktif dalam pelaksanaan kerjasama denga pihak ketiga (mitra usaha) tersebut melalui pendampingan hukum atau dapat memberikan tindakan hukum. Baik itu sebagai mediator, fasilitator maupun konsiliator.apabila mitra usaha tersebut merupakan BUMN/BUMD. Peran aktif Jaksa Pengacara Negara harus didukung dengan pemberian data atau informasi secara benar dan lengkap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *