Reportase : Suprani – Editor In Chief : Hairuaman.
PALANGKARAYA , Harianexpose.com –
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Organisasi Masyarakat Nusantara Kalimantan Tengah (DPD JOMAN Kalteng), Hendra Jaya Pratama, minta kepada Pemerintah Pusat, Menkopolhukam, Kapolri, Kementerian KLHK, Kementerian ESDM, Dirjen AHU, Satgas Investasi RI serta, Gubernur dan Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah, agar segera mengambil sikap tegas untuk menghentikan aktivitas perusahaan pertambangan PT. Tuah Globe Mining (TGM).
Kata Hendra, PT. TGM dinilai telah membuat gaduh dan menghambat investasi yang ada di Kalteng, Sehingga apa yang selama ini terjadi adanya perselisihan antar perusahaan PT. TGM selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan PT. Kutama Mining Indonesia (PT KMI) sebagai mitra bisnis dan penyokong dana untuk operasional kegiatan perusahaan. Baik itu pembuatan jalan Holing hasil IUP batu bara, pelepasan ganti rugi lahan masyarakat, pembangunan Jeti Pelabuhan serta prasarana pendukung lainnya.t
Lanjut Hendra, diketahui berdasarkan data dan bukti PT. KMI selaku pemegang Hak Ekslusif, telah mengucurkan dana hingga kurang lebih Rp.1,6 Triliun berinvestasi di IUP PT. TGM selama ini. Dengan adanya kemelut yang terjadi selama ini, antara PT. KMI dan PT. TGM sebagai pemegang izin, jelas dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat di sekitar usaha pertambangan tersebut. Awalnya masyarakat berharap bisa membuat perekonomian kedepannya lebih baik, namun sekarang memperlihatkan keadaan yang tidak baik.
Ia menutirkan, selain dampak untuk masyarakat sekitar kasus ini pun berdampak luas bagi masyarakat Kalteng secara umum, Jelas masalah ini sangat berdampak luas untuk masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Kalteng umumnya. Karena dengan adanya masalah ini tentu akan menjadi sebuah pertimbangan utama untuk para investor ke depannya, “Mereka pasti akan berpikir berulang kali untuk bisnis di Kalteng dengan adanya masalah ini, mereka akan memiliki rasa takut dan tidak aman jika berbisnis di Kalteng,”pungkasnya.
“Selama hampIr 12 tahun permasalahan internal di kedua belah pihak ini tidak kunjung selesai dan membuat gaduh di lapangan. Sehingga banyak pihak yang dirugikan. Saya secara pribadi menduga dalam permasalahan ini ada mafia hukum dan peradilan yang terlibat, dengan memanfaatkan polemik kedua perusahaan yaitu PT TGM dan PT KMI,” ungkap Ketua JOMAN Kalteng ini, pada Minggu (17/7/22)
Selain itu Hendra juga menilai permasalahan internal yang terjadi di kedua perusahaan itu, akan menciptakan suatu image dan reputasi kurang baik terhadap Investasi di Bumi Tambun Bungai. Karena itu sangat diharapkan kepada semua pihak terkait agar segera menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang hampir 12 tahun menjadi polemik.
PT. TGM yang sebenarnya juga orang-orang dari perusahaan PT .KMI ini, menggugat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan saat ini sedang dalam proses Pengadilan. Berdasarkan informasi yang didapat, PT. TGM diduga mengeksploitasi hasil Tambang yang telah dilakukan PT KMI, dan terindikasi bekerjasama dengan perusahaan PT. Dayak Membangun Pratama (PT.DMP) dalam hal penambangan dan pengangkutan. Baik itu berupa batu Andesit serta batu bara, yang diketahui berada di IUP PT TGM bukan di areal IUP PT DMP.
“Saya sangat berharap kepada Pemerintah Pusat dan Daerah Kalteng agar segera menghentikan aktivitas PT. TGM yang kami nilai sudah melanggar peraturan dan seenaknya dengan menjalin kerjasama dengan pihak PT DMP, melalui jalan negara yang saat ini rusak parah. Sehingga hal ini sangat merugikan masyarakat sekitar khususnya Gunung Mas,” tandasnya
Imbuh Ketia DPD JOMAN bersama Ketua IPW Pusat Jakarta, Bang Sugeng, pihaknya sepakat bersinergi untuk monitoring dan mensosialisasikan bersama Polri agar terus mengayomi , melayani dan melindungi.
