Aksi Damai Ojol dan FSPTD/KSPSI Jabar, Bansos BBM Dikabulkan

0

Reportase : A. Abdurrochim S.

Editor In Chief : Hairuzaman.

BANDUNG, Harianexpise.com

Giat aksi damai uang dilakukan Ojol falam aksi Geranat pada Rabu (21/9), yang berkaloborasi bersama FSPTD-KSPSI Jabar point tuntutannya antar lain,  Pertama, tolak BBM yang tak bersubsidi langsung/tidak memberi dampak bantuan sosial terhadap ojol. Kedua,vrevisi dan evaluasi Permenhub No 12 Tahun 2019. Ketiga, Beri kepastian legalitas / aturan hukum untuk Ojol yang mengakibatkan 13 point tuntutan ojol yqng dianggap memberatkan.

Aksi damai Ojol di Gedung Sate belum mendapatkan titik terang( dan dilanjutkan audiensi pada Senin) kemudian pertemuan dilanjutkan kembali.

Pada Pukul 11.30 WIB, massa aksi atas inisiatif sendiri mendatangi kantor-kantor aplikator. Kemudian aksi damai itut dibubarkan setelah diberitahukan bahwa audiensi bersama DPR Provinsi Jabar akan dibatalkan jika massa tidak membubarkan diri.

Sekitar pukul 12.30 WIB, lalu massa berkumpul di gedung DPRD Provinsi Jabar. Kemudian FSPTD yang diwakili Ketua PD Jabar, Achmad Ilyas, bersama Wakil dan Advokasi, Reza dan Feto, serta beberapa perwakilan Ojol pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.16 WIB memasuki Gedung DPRD Jabar dan massa menunggu di luar.

Hasil Audiensi bersama DPR Komisi II, III dan V adalah sebagai berikut, Pertama,  Point terkait BBM dikabulkan, Bantuan Sosial untuk Ojol akan diberikan mulai pada 30 september 2022, dengan syarat Ojol harus mendaftarkan aplikasinya kepada pihak kelurahan dengan memberikan bukti aplikasi yang digunakan, KTP dan yang lainnya. Kedua, Harus ada upaya pengawalan penuh terkait revisi Permenhub No.12 tahun 2019 kepada Dishub (akan diupayakan melakukan audiensi bersama Dishub secepat mungkin. Ketiga, Atas permintaan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Darat,vKetua PD Jabar, Achmad Ilyas Prayogi dan Reza serta perwakilan Driver Ojol, Feto, Diluar dari KPPU yang telah dibentuk Presiden,

Menurut Ilyas. maka Pemerintah dan DPRD Provinsi Jabar kan membentuk Badan Pengawasan Langsung terhadap seluruh keputusan Aplikator dan Dishub agar tercipta hubungan usaha yang harmonis, setara dan berkeadilan menurut UU dan peraturan yang berlaku. Selain itu,  menetapkan FSPTD sebagai bagian dari Serikat yang hak-hak Driver ojek On line.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *