Dongkrak PAD,  Pemkot Serang Gelar Rapat Evaluasi Dengan Kejaksaan Negeri

0

Reportase : Maman Suherman – Editor Im Chief : Hairuzaman.

Kota Serang, Harianexpose.com |

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Serang dalam hal ini melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, menggelar Rapat Evaluasi Pemerintah Kota Serang bersama Kejaksaan Negeri Serang, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kota Serang, pada Selasa (4/10/2022).

Rapat Evaluasi antara Pemerintah Kota Serang dan Kejaksaan Negeri Kota Serang itu merupakan bentuk kerjasama terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Penagihan Pajak tertunggak, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) di wilayah Kota Serang.

Kerjasama antara Pemkot Serang dengan Kejari Serang prihal penagihan pajak tertunggak tersebut dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kota Serang dalam penagihan pajak dengan jumlah besar.

Walikota Serang, Syafrudin, usai membuka acara rapat evaluasi tersebut menyatakan, dalam proses penagihan pajak tersebut terdapat beberapa penunggak pajak yang sudah sekitar 2 hingga 5 tahun lebih tak kunjung membayar PBB P2 kepada Pemerintah Kota Serang.

“Sehingga hal tersebut diberikan secara langsung kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri Serang dalam proses penagihan,” katanya.

“Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD Kota Serang, Sehingga penagihan pajak tertunggak dalam nilai besar di atas Rp.100 juta, Ada pula yang menunggak 2 tahun, 3 tahun bahkan ada yang di atas 5 tahun, Hal ini kami serahkan kepada Kejari, kuasa khusus untuk menagih para wajib pajak yang menunggak,” ungkap Syafrudin.

Menurut Syafrudin, target dari penagihan pajak tertunggak itu diberikan batas hingga Desember, Namun, setelah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Serang sebelum mencapai Desember sudah mencapai 50 persen.

“Alhamdulillah, sebelum Desember sudah sekitar 50 persen lebih dari yang ditargetkan dari Pemerintah Kota Serang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy D  Simandjuntak, mengungkapkan, memang ada beberapa hal yang mungkin bagi Pemerintah Kota Setang yang begitu sulit untuk masalah penagihan, Sehingga pihak Kejari Serang diberikan kuasa khusus untuk melakukan penagihan-penagihan kepada penunggak pajak.

“Kemungkinan susah itu memang hanya masalah pemberian angsuran-angsuran dan kredit-kreditnya. Mungkin karena besar nilai tunggakannya, Sehingga mereka meminta pembayaran secara nyicil,” ungkap Freddy.

Namun hal tersebut, lanjut Freddy, dikembalikan kepada Pemerintah Kota Serang sebagai pemberi kuasa. Apakah berkenan atau tidak untuk memberikan angsuran kepada Penunggak Pajak.

“Kami juga berikan kepada pemberi kuasa. Jika memang berkenan untuk dilakukan, maka kami akan melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan pemberi kuasa kepada kami,” lanjut Freddy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, W. Hari Pamungkas mengatakan, terdapat sekitar 58 Surat Kuasa Khusus, dengan rincian 92 NOPBB dan 4 NPWPD total yang sudah tertagih yaitux Rp.11 Miliar, Sehingga masih terdapat sisa sekitar 1.4 Miliyar dari total semua tadi 58 SKK tadi yaitu 2.5 Miliyar.

“Tentunya ini akan bertahap, tadi disampaikan diberi opsi pada saat pemeriksaan itu diberi opsi untuk mengangsur sampai 31 Desember 2022, Mudah-mudahan angka Rp 2.5 Miliiar ini yang sudah kita berikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri ini dapat tertagih sampai akhir tahun ini” tutur Hari.

Hari menambahkan, sejauh ini belum ada kasus penunggakan pajak hingga naik kepada Hukum Perdata. Karena hal itu merupakan litigasi sehingga dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Walikota Serang, Syafrudin, Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy D. Simandjuntak, Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang, serta seluruh Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *