Komisi Fatwa MUI Banten Luncurkan Madrasah Fatwa

0

Kota Serang, Harianexpose.com |

KOMISI Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten meluncurkan Madrasah Fatwa 2023.

Peluncuran Madrasah Fatwa bersamaan dengan workshop keagamaan kontemporer dan bahtsul masail yang bertempat di aula MUI Provinsi Banten, pada Kamis (20/102022)

Ketua Umum MUI Provinsi Banten, KH Tb. Hamdi Ma’ani Rusydi, mengapresiasi dan bangga dengan adanya Madrasah Fatwa 2023 yang digulirkan oleh Komisi Fatwa.

“Madrasah Fatwa ini tidak hanya untuk Pengurus MUI Provinsi, juga pengurus yang membidangi fatwa di MUI kabupaten dan kota. Harapan saya para Pengurus MUI kabupaten dan kota juga mendapatkan ilmu cara-cara berfatwa,” ungkapnya.

Ketua Umum MUI Banten yang akrab disapa Abah Hamdi ini mengungkapkan, yang biasa mengaji itu banyak. Begitu pula yang memiliki kemampuan membaca kitab.

“Tapi bagaimana cara membuat fatwa, tidak semua bisa. Seperti umumnya orang, ngomong mah bisa. Tapi belum tentu bisa menyampaikan sesuatu kepada banyak orang dan dapat diterima dengan baik cara penyampaiannya itu,” ungkap Abah Hamdi.

Di MUI Banten, lanjut dia, terdapat beberapa ahli. Contohnya ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadits. Juga ada yang ahli di bidang Sosiologi.  “Untuk fatwa, juga ada ahlinya di MUI,” ungkapnya.

Abah Hamdi mengakui dengan menjadi Ketua Umum MUI Provinsi Banten, dirinya bisa banyak belajar dengan para pakar yang ada di MUI Banten dari berbagai bidang pengetahuan dan keahlian.

Mengenai fatwa, menurut Abah Hamdi, memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam. Fatwa dilahirkan oleh para fuqoha. Masalah-masalah baru yang muncul dapat diselesaikan oleh para ahlinya.

“Fatwa dibutuhkan di kalangan umat Islam. Setidaknya fatwa sebagai rambu-rambu bagi umat Islam,” ungkapnya.

Kembali ke Madrasah Fatwa, kata Abah Hamdi, diharapkan ilmunya dapat ditransferkan ke Pengurus MUI kabupaten dan kota, kecamatan, hingga desa.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, KH Imaduddin Utsman MA, secara singkat mengungkapkan, membuat fatwa itu harus memahami metodologinya sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi MUI.

“Dulu, Komisi Fatwa MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin telah membuat klausul dan metodologi praktis tentang fatwa,” ungkap Kiai Imad.

Sebelum membuat  fatwa, lanjut Kiai Imad, harus melakukan kajian komprehensif dan membuat deskripsi objektif tentang objek masalahnya. Setelah itu, perumusan masalah. Kemudian dampak fatwa dalam konteks sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan masalahnya.

Sementara itu, mengenai metode penetapan fatwa MUI, mengutip laman MUI Pusat tentang  Peraturan Organisasi MUI yang diterbitkan pada 2015, tentang Penetapan Fatwa dalam Bab 3 Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa sebelum fatwa ditetapkan, harus dilakukan kajian komperhensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang objek masalah, rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Dalam Pasal 5 ayat 2 disebutkan, yang dimaksud dengan kajian komprehensif tersebut yaitu bahwa kajian tersebut mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid, masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu’tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

Sementara pada Pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Lebih lanjut, dijelaskan pada Pasal 6 ayat 1 bahwa [enetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (ma’lum min al-din bi al-dlarurah) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.

Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (masail khilafiyah) di kalangan madzhab, maka dilakukan dua hal yaitu yang pertama penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode al-jam’u wa al-taufiq.

Kedua, jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih muqaran.

Pasal 6 ayat 3 menyebutkan penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu’tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta’lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-dzaraa’i) serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.

Sedangkan Pasal 6 ayat 4 menyatakan dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan anggota Komisi Fatwa, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (ihtiyath) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (al-khuruuj min al-khilaaf).

Terkait dengan penerapan maqashid syariah, dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1 bahwa penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari’at, serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqashid al-syariah. (Hrz/Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *