KOTA SERANG – Harianexpose.com |
Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk menyampaikan perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 2023 di wilayah Provinsi Banten Laporan untuk bulan Maret yang dilakukan pada bulan April.
Mengawali acara Konferensi Pers kali ini, saya sampaikan perkembangan kondisi Covid-19 di Provinsi Banten yang pada akhir Maret 2023 masih terdapat 255 kasus aktif. Dan perkembangan vaksinasi sampai dengan akhir Februari 2023 untuk vaksinasi pertama sudah mencapai 84,32 % (8,8 juta jiwa), vaksinasi kedua 69,7 % (7,3 juta jiwa), vaksinasi booster pertama 37,3 % (2,9 juta jiwa) dan booster kedua mencapai 1,6 % (128 ribu jiwa).
Perkembangan Ekonomi Makro di Banten, sampai dengan akhir kuartal IV 2022 tumbuh solid, PDRB Banten tumbuh sebesar 4,03 % (yoy), sehingga kinerja perekonomian Banten selama tahun 2022 tumbuh sebesar 5,03 % (yoy). PDRB Banten dari sisi lapangan usaha atau sektoral memperlihatkan dominasi leading sector dalam perekonomian Banten.
Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2022 masih berkontribusi dengan porsi sepertiga dari PDRB Banten, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, kemudian sektor Kontruksi, dan sektor Real Estat. Kombinasi keempat sektor utama tersebut membentuk lebih dari 65 % PDRB Banten. Sementara itu sektor yang tumbuh sangat signifikan pada Tahun 2022 adalah transportasi dan perdagangan. Hal tersebut selaras dengan pelonggaran aktivitas masyarakat oleh pemerintah sejalan dengan mulai pulihnya Indonesia dari Pandemi Covid-19 di Tahun 2022.
Sementara itu berdasarkan PDRB Pengeluaran konsumsi masyarakat masih sangat dominan dengan 53,4 persen dan Net Ekspor tumbuh 25,87 persen.
Memasuki bulan Maret 2023 Inflasi di Indonesia mulai melandai, demikian pula dengan inflasi di Banten dengan angka 4,17 persen (yoy) yang lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan sebagian besar regional pulau jawa. Inflasi di bulan Maret didorong kenaikan harga jelang masuknya bulan Ramadhan dan adanya libur pada awal bulan puasa yang meningkatkan harga transportasi khususnya pesawat terbang.
Tren angka inflasi di Banten dapat terkendali dalam angka yang wajar. Kondisi ini tidak terlepas dari upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Banten dalam menerapkan 4 K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Selanjutnya, beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Banten memperlihatkan kondisi yang menggembirakan. Dari sudut pembangunan manusia yang tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM), menunjukkan kemajuan secara konsisten dari tahun ke tahun. IPM Provinsi Banten periode 2022 sebesar 73,32 yang mengalami pertumbuhan 0,6 % dibandingkan periode tahun 2021. Data tingkat pengangguran terbuka periode Agustus 2022 menunjukkan penurunan penduduk Banten yang tidak bekerja dari sebesar 8,53 % pada periode Februari 2022 menjadi 8,09 %.
Perbaikan kesejahteraan masyarakat Banten dari sisi pembangunan manusia dan TPT tidak diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan. Pada periode September 2022, persentase kemiskinan di Banten menempati posisi kedua dari bawah diantara provinsi lain di pulau Jawa. Sebanyak 6,24 % penduduk Banten termasuk kategori miskin, mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,08 poin dari periode Maret 2022. Tingkat ketimpangan masyarakat di Banten yang diukur dengan gini rasio memperlihatkan pada periode September 2022 jurang ketimpangan yang semakin melebar, dibandingkan dengan periode Maret 2022 dan September 2021.
Kesejahteraan petani dan nelayan yang digambarkan melalui Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan pada Bulan Maret 2023 menunjukkan angka yang kurang baik karena turun masing-masing 1,7 persen dan 0,7 persen. Hal tersebut didorong penurunan harga gabah kering.
Pendapatan Negara
Pelaksanaan APBN di Banten hingga akhir Maret 2023, dari sisi Pendapatan Negara mencatat realisasi Rp20,25 triliun atau 24,89 % dari target APBN 2023, serta tumbuh 64 % (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi Rp7,9 Triliun dari periode yang sama tahun lalu, melanjutkan tren kinerja positif yang terjadi sepanjang tahun 2022.
Realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp19,80 triliun atau 24,68 % dari target, sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp448 miliar atau 39,79 % dari target. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 71 % (yoy) dan minus 43 % (yoy).
Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak periode sampai dengan Maret 2023 terealisasi sebesar Rp16,48Triliun (24,43%) dan tumbuh sebesar 15,96 (y-o-y). Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif, disebabkan perekonomian yang membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional.
Mayoritas jenis pajak dominan mencatat pertumbuhan positif terhadap periode yang sama tahun 2022, kecuali untuk PPh 22 Impor dan PPh Final. Hal ini disebabkan pada awal 2023 aktivitas impor belum maksimal. Namun demikian, jenis pajak tersebut sudah mulai menunjukan perbaikan pertumbuhan.
PPh Badan tumbuh tinggi karena mulai membaiknya kinerja korporasi setelah mengalami tekanan pandemi COVID-19. Namun demikian, pertumbuhan yang tinggi ini mengalami perlambatan apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
PPN DN mengalami pertumbuhan yang signifikan salah satunya disebabkan oleh kenaikan tarif PPN naik menjadi 11% yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022.
PPh 22 Impor pada Maret 2022 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, hal ini disebabkan pada periode tersebut sedang terjadi peningkatan aktivitas impor dibanding periode yang sama tahun 2022.
Selanjutnya berikut rincian realisasi penerimaan pajak per jenis pajak sampai dengan 31 Maret 2023 PPh Non Migas Rp7,3 Triliun, PPN dan PPNBM Rp9,1 Trliun, PBB Rp1,98 Miliar, dan pajak Lainnya Rp82,25 Miliar.
Jenis pajak PBB masih mengalami kontraksi sebesar -73,88%, PPh 22 Impor dan PPh Final juga masih mengalami kontraksi. Namun demikian mayoritas jenis pajak mengalami pertumbuhan yang positif periode s.d Maret 2023. Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh kelompok pajak PPN dan PPnBM menandakan semakin membaiknya perekonomian di Provinsi Banten
Penerimaan perpajakan sektor dominan s.d. Maret 2023 mayoritas tumbuh positif. Sektor dominan dengan pertumbuhan paling tinggi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan pertumbuhan 77,49%, Sektor Industri Pengolahan masih menjadi kontibutor terbesar dalam penerimaan pajak Banten dengan kontribusi sebesar 39,64%.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Hingga akhir bulan Maret 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp3,32 triliun atau sebesar 25,98 % dari target, dan mengalami pertumbuhan sebesar 14,43 % (yoy). Capaian realisasi penerimaan komponen Kepabeanan dan Cukai secara nominal bersumber dari penerimaan Bea Masuk (BM) Rp2,71 Triliun, Cukai Rp 0,6 Triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp1,49 miliar.
Kinerja komponen penerimaan
Kepabeanan dan Cukai yang bersumber dari penerimaan Bea Masuk (BM) dan Cukai masing-masing tumbuh positif 11,87 persen (yoy) dan 30,53 persen (yoy). Sedangkan Bea Keluar (BK) terkontraksi 87,77 persen (yoy),
Kinerja positif Bea Masuk didorong oleh membaiknya kinerja impor nasional, terutama barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku Industri, barang modal dan barang konsumsi.
Kemudian penerimaan Cukai tumbuh positif dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi (pembukaan) daerah tujuan wisata, extra effort kegiatan pengawasan di bidang cukai. Penerimaan cukai terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
Untuk penerimaan cukai HT pada bulan Maret 2023 tumbuh 447 persen (YoY: s.d. Maret 2023), disebabkan oleh pertumbuhan produksi Rokok Elektrik (REL) baik terbuka maupun tertutup, serta adanya kebijakan kenaikan tarif cukai sebesar 15% pada tahun 2023. Penerimaan cukai MMEA juga mengalami tumbuh positif mencapai 20,24 persen (YoY: s.d. Maret 2023).
Dari sisi penerimaan cukai EA, kinerjanya juga mengalami pertumbuhan mencapai 54,09 persen (YoY: s.d. Maret 2022) dengan realisasi sebesar Rp1,77 miliar atau 24,53 persen dari target.
Melanjutkan program penanggulangan Covid-19, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan fasilitas dalam rangka penanggulangan Covid-19 berupa insentif fiskal impor alkes, dan insentif fiskal dunia usaha.
Hingga 31 Maret 2023, tercatat fasilitas insentif fiskal impor alkes yang sudah diberikan sebesar Rp1,33 miliar untuk fasilitas bea masuk dan fasilitas pajak sebesar Rp4,63 miliar. Kemudian insentif fiskal untuk dunia usaha telah diberikan nilai pembebasan (KITE) sebesar Rp144,46 miliar dan nilai pengembalian (KITE) sebesar Rp23,33 miliar.
Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai selama bulan Maret 2023 di wilayah Banten turut dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan impor. Kinerja ekspor Banten pada bulan Maret 2023 adalah USD 1,71 Miliar atau sampai dengan bulan Maret 2023 sebesar USD 5,65 Miliar. Ekspor didominasi Industri Motor Listrik, Penangkapan Mollusca di Laut, Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi.
Kinerja impor di bulan Maret 2023 sebesar USD 3,52 Miliar atau sampai dengan akhir bulan Maret sebesar USD 9,64 Miliar. Impor di Banten didominasi impor oleh Industri Peralatan Komunikasi Lainnya, Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi, Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya. Kinerja ekspor impor bulan Maret 2023 tersebut masih melanjutkan rangkaian defisit neraca perdagangan Banten.
Neraca Perdagangan Bulan Maret 2023 adalah USD -1,81 miliar atau melemah 398% dibandingkan bulan sebelumnya (Feb-23 : -0,36). Penurunan neto NP bulan Maret 2023 tersebut disebabkan oleh penurunan eksportasi barang Industri Pesawat Terbang Dan
Perlengkapannya; dan Industri motor listrik, sedangkan kenaikan impor barang dari Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making) dan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara. Neto Neraca Perdagangan bulan Maret 2023 lebih rendah dibandingkan NP bulan Maret 2022 (YoY), karena penurunan eksportasi di sektor migas dan non migas.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Maret 2023 mencapai Rp448,41 miliar atau 29,12 % dari target APBN 2023, mengalami pertumbuhan minus 43,87 % (yoy).
Komponen penerimaan PNBP terdiri atas pendapatan PNBP BLU, dan PNBP Lainnya. Pada tahun 2022, porsi realisasi pendapatan yang berasal dari PNBP BLU lebih besar dibanding kontribusi yang berasal dari PNBP Lainnya. Capaian realisasi PNBP di bulan Maret 2023 bersumber dari PNBP Lainnya, yang mana 5 Penerimaan PNBP tertinggi di wilayah Banten seperti pendapatan pelayanan pertanahan, pendapatan jasa kepelabuhan, pendapatan paspor, pendapatan biaya pendidikan dan pendapatan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor).
Untuk penerimaan PNBP BLU menurun karena perubahan status Universitas Terbuka yang menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan tidak lagi menjadi Badan Layanan Umum sehingga pendapatannya tidak diakui sebagai pendapatan BLU.
Adapun, capaian realisasi PNBP yang dihimpun oleh Kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Banten sampai dengan bulan Maret 2023 sebesar Rp16,62 miliar atau 25,85 % dari target. PNBP yang dikumpulkan tersebut berasal dari beberapa sumber, antara lain PNBP Aset atau kekayaan negara sebesar Rp4,81 miliar atau 19,82 % dari target, kemudian PNBP Lelang Rp11,77 miliar (29,51 % dari target), serta PNBP Piutang Negara yang terealisasi Rp33,88 juta atau 27,95 % dari target.
Selain capaian kinerja diatas, selama tahun 2020 sampai dengan 2022 Kantor Wilayah DJKN Provinsi Banten telah mengelola hibah aset BMN kepada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten dengan nilai aset BMN mencapai Rp324,24 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Migas di Provinsi Banten berasal dari Pendapatan Pertambanhan Mineral dan Batubara, Pendapatan Kehutanan dan Pendapatan Panas Bumi. Adapun PNBP Non Migas dari Pertambangan Mineral dan Batubara mencapai Rp 319 Juta, dengan capaian tertinggi di Kabupaten Pandeglang. Dan PNBP Non Migas dari Kehutanan sebesar Rp 97 Juta dengan capaian tertinggi di Kabupaten Pandeglang.
Beberapa Proyek yang Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara di wilayah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2023 sebanyak 99 proyek/ dengan nilai Rp4,4 triliun,-., Adapun 4 Proyek dari 99 proyek tersebut/ yang terbesar di Wilayah Banten antara lain:
• Peningkatan Sarpras UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
• Pengembangan STMKG “Centre of Excellence
• Peningkatan Jalur KA Lintas Rangkasbitung – Serang
• Pembangunan Fly Over Martadinata (Pamulang)
Pelaksanaan Pensertifikatan Barang Milik Negara pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah provinsi Banten yang sudah dimulai sejak Tahun 2013 s.d. Tahun 2023 telah mencapai jumlah Sertifikat BMN berupa tanah sebanyak 1.828 Bidang.
Realisasi Sertifikasi BMN berupa tanah mengalami pertumbuhan yang pesat sebanyak 92% dari tahun 2021 ke tahun 2022, dan pada tahun 2023/ target Sertifikasi BMN Berupa Tanah sebanyak 836 bidang atau 652 Nomor Urut Pendaftaran.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) diberikan penugasan untuk melakukan pendanaan infrastruktur PSN diwilayah provinsi Banten dengan realisasi sejak tahun 2017 sampai dengan Maret 2023 mencapai Rp15,58 triliun.
Pada bulan Maret 2023 terealisasi sebesar Rp77,69 miliar dengan rincian sebagai berikut : Jalan Tol sebesar Rp77,64 miliar ; dan Penyediaan Air Baku sebesar Rp53 Juta.
Belanja Negara
Realisasi Belanja APBN di Banten sampai dengan 31 Maret 2023/ mencapai Rp5,62 triliun atau 21,91 % dari alokasi anggaran. Kinerja realisasi belanja tersebut meningkat 9,41 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan realisasi belanja tersebut di picu oleh peningkatan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp225 Miliar dan belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp258 Miliar
Belanja negara pada APBN di Banten terdiri dari Belanja K/L atau Belanja Pemerintah Pusat (BPP), dan Transfer ke Daerah (TKD). Realisasi Belanja K/L sampai dengan 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp1,63 Triliun atau terserap 17,78 % dari pagu APBN di Banten TA 2023. Dari keempat komponen Belanja K/L, yaitu Belanja Pegawai, Barang, Modal, dan Bansos, sampai dengan 31 Januari 2023, terlihat belanja pegawai masih menunjukkan realisasi terbanyak dengan nominal sebesar Rp772,20 miliar atau 18,90 % dari pagu anggaran, disusul oleh belanja barang dengan realisasi sebesar 19,34 % dari pagu anggaran atau senilai Rp709,79 Miliar, dan belanja modal sebesar Rp199,78 miliar atau 11,90 % dari pagu anggaran. Untuk belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp1,47 Miliar atau 8,79 % dari pagu anggaran.
Belanja APBN berikutnya adalah transfer ke daerah (TKD) per 31 Maret 2023 mencapai Rp3,99 Triliun atau 24,21 % dari pagu APBN. Pagu Anggaran TKD TA 2023 sebesar Rp16,48 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp502,45 miliar atau 3,14 % (yoy). Komponen TKD diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU) mendapat kenaikan pagu anggaran sebesar Rp408,69 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) mendapat tambahan Rp127,94 miliar, kemudian Dana Desa bertambah Rp88,51 miliar. Sebaliknya, penurunan pagu anggaran terjadi pada Dana Insentif Daerah yang berkurang sebesar Rp 74,20 miliar, kemudian DAK Fisik turun Rp40,73 miliar, serta DAK Non Fisik lebih rendah Rp7,75 miliar dibandingkan pagu anggaran alokasi tahun sebelumnya.
Realisasi belanja tidak hanya berasal dari Pagu Anggaran yang sumber dana Rupiah Murni, Terdapat Belanja Barang dan Belanja Modal dengan sumber dana pinjaman dan hibah dalam bentuk valuta asing. Informasi pagu dan alokasi anggaran dalam bentuk valuta asing tersebut tidak masuk pada I-Account karena tidak dibayarkan pada KPPN lingkup wilayah Banten. Pembayaran belanja yang berasal dari pinjaman dan hibah dalam bentuk valuta asing melalui KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang berkedudukan di Jakarta.
Sampai dengan akhir Maret 2023, pagu anggaran belanja barang di Banten yang disalurkan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp0,52 Miliar. Sampai dengan akhir Maret 2023 terdapat realisasi Rp0,12 Miliar dari satker Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara yang digunakan untuk belanja barang non operasional lainnya.
Sedangkan untuk belanja modal yang disalurkan melalui KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk wilayah Banten pada Tahun 2023 sebesar Rp1,83 Triliun dan sudah realisasi sebesar Rp119,49 Miliar. Alokasi pagu anggaran terbesar pada Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Serang-Panimbang sebesar Rp1 Triliun.
Belanja Kementerian Lembaga (K/L) sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar Rp1,63 T atau 17,78 % dari Pagu Anggaran. Penggunaan utama Belanja K/L utamanya untuk pembayaran gaji dan tunjangan, belanja barang, dan belanja modal.
Sementara untuk Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,99 T atau 24,21 % dari Pagu Anggaran dan mengalami ekspansi 6,92 % atau Rp0,26 triliun (yoy).
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang meningkat menunjukkan tingkat aktivitas perekonomian yang membaik. Baik belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal
Kementerian/Lembaga menunjukkan peningkatan pada akhir Maret 2023 dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2022.
Realisasi Belanja pegawai meningkat 6,07 % menjadi Rp722,20 miliar. Hal ini disebabkan peningkatan alokasi pagu anggaran belanja pegawai. Kenaikan alokasi anggaran belanja pegawai yang signifikan pada satuan kerja TNI dan Polri. Pagu anggaran belanja pegawai satker-satker TNI meningkat Rp144 miliar dan satker-satker Polri pagu anggarannya meningkat Rp42 miliar.
Belanja barang dan jasa juga meningkat 34,62 % menjadi Rp709,79 Miliar. Peningkatan belanja barang disebabkan antara lain peningkatan kegiatan dan aktivitas satuan kerja. Pemanfaatan terbesar belanja barang salah satunya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu belanja barang sebesar Rp643 Miliar yang digunakan antara lain belanja pemeliharaan dengan pagu Rp214 Miliar.
Belanja modal sampai dengan akhir Maret 2023 juga meningkat 3,37 % menjadi Rp199,78 miliar dibandingkan periode yang sama Tahun 2022. Alokasi belanja modal terbesar adalah untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sebagian besar untuk jalan, jaringan dan jembatan dengan pagu sebesar Rp583,94 Miliar. Dan BMKG dengan alokasi belanja modal Gedung dan bangunan yang pagunya sebesar Rp207,97 Miliar.
Penyaluran TKD s.d. 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,92%, tersalur sebesar Rp3,99 triliun atau 24,21% dari total Alokasi TKD 2023, capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2022 yang sebesar Rp3,73 trliun (22,97%).
Kinerja penyaluran DAK Nonfisik lebih tinggi 84,33% yang disalurkan antara lain untuk Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD,
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Fasilitasi Penanaman Modal.
Penyaluran DBH lebih tinggi 46,16% seiring dengan peningkatan pendapatan penerimaan perpajakan di Provinsi Banten, maka DBH juga mengalami peningkatan.
Kinerja Dana Desa mengalami perbaikan karena terjadi pertumbuhan mencapai 156,01% yang menunjukan bahwa kinerja Desa juga meningkat karena telah dapat memenuhi persyaratan penyaluran lebih cepat.
Kendati kinerja penyaluran DAU mengalami pertumbuhan negatif sebesar 24,18%, akan tetapi sampai dengan akhir Maret 2023 telah terdapat penyaluran untuk DAU block grant dan DAU Spesifik.
Realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah tertinggi sampai dengan 31 Maret 2023 adalah Pemda Provinsi Banten dengan Rp859,7 miliar. Sampai dengan akhir bulan Maret 2023 baru Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang yang sudah merealisasikan Dana Desa.
Selanjutnya untuk Dana Alokasi Fisik Tahun 2023 belum terdapat realisasi, namun demikian, berikut beberapa rencana kegiatan untuk merealisasikan DAK Fisik antara lain sebagai berikut.
Penanganan Jalan Kabupaten 5,46 Km dengan pagu Rp21, 05 Miliar
Penguatan, Penurunan Angka Kematian Ibu, bayi dan Intervensi Stunting dengan target 6.696 paket, pagunya sebesar Rp6,5 Miliar.
Revitalisasi sekolah-sekolah dengan 463 paket dan 756 ruang, pagunya Rp180,8 Miliar.
Rehabilitasi irigasi dengan target 1610 Hektar pagunya Rp17,28 Miliar
Sarana air minum yang mentargetkan 7.300 sambungan rumah dengan pagu sebesar Rp54,63 Miliar.
Sarana Pertanian dengan target 31 paket dan 20 unit, pagunya Rp16,4 Miliar
Sebagai wujud sinergi Kemenkeu Satu dan upaya memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat, Perwakilan Kemenkeu melaksanakan Bazar UMKM yang merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti Perbendaharaan. Bazar dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Maret 2023 di halaman Kanwil DJPb Provinsi Banten. Peserta bazar adalah 40 UMKM binaan Kemenkeu, Bank Indonesia dan Bank Mandiri. Bazar ini juga didukung Bank Indonesia, Perbankan penyalur KUR, Lembaga Keuangan Bukan Bank penyalur UMi, Mata Garuda dan Kimia Farma. Total omzet yang dihasilkan pada bazar yang dikunjungi kurang lebih 1000 orang tersebut adalah sekitar Rp56 juta
Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih baik dari proyeksi
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekinomi global 2023 dapat mencapai 2,5 persen. Hal itu sejalan dengan dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok dan penurunan disrupsi suplai global.
Prosistensi inflasi dari sisi permintaan masih tinggi. Perbaikan prospek ekonomi global diprkirakan menaikkan harga komoditas non energi, di tengha hatga mibyak yang menurun akibat berkurangnta diskrupsi suplai. Perkembangan positif ekpnoni global serta ekspektasi kenakan upah karena keketatan pasar tenaga kerja di A dan Eropa mengakibatkan proses penurunan inflasi global berjalan lebih lambat.
