Reportase : A. Abdurrochim S. / Yani Sumiati – Editor In Chief : Hairuzaman
BANDUNG – Harianexpose.com |
Badan Oengelolaan Minyak dan Gas (BPH Migas) menggelar sosialisasi kemanfaatan dan penggunaan migas. Sekaligus subsidi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran dan tepat guna.
Hadir pada acara sinergitas itu antara lain, Komisi VII DPR RI Fraksi PKS DIPL. Ing Hj. Diah Nurwitasari M.I.POL , Sekretaris Fraksi PKS Kabupaten Bandung, H. Tedi Surahman SE, Sekretaris Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman dan Kabag SDA Pemjab Bandung, Rusli Bajuri,
Kemudian sejumlah fungsional PKS, Gugun Gunawan, ibu-ibu pengajian, Pengurus Wanita Serikat Islam (WSI). Acara berjalan dengan lancar dan kondusif dan dilaksanakan di Hotel Holiday Inn Cicendo Bandung, pada Kamis {4/5/2023).
Sekretaris Komite BPH Migas. Saleh Abdurrahman, mengatakan, bahan bakar minyak (BBM) itu sangatlah diperlukan. Bahkan sangat penting dan besar manfaatnya, terutama untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sehingga pemerintah melalui Komisi VII DPR RI memberikan perhatian sangat besar untuk menjamin ketersediaan dan penyaluran BBM.
Negara pun melalui Undang-undang Migas membentuk lembaga yang di sebut BPH Migas, yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi dari mulai penyediaan hingga penyaluran atau pendistribusian BBM maupun migas. Termasuk BBM yang bersubsidi maupun yang ditetapkan pemerintah .
Sekretaris Komisi Fraksi PKS Kabupaten Bandung, Tedi Surahman SE, mengucapkan terima kasih kepada Komisi VII DPR RI, Semoga ke depannya Kabupaten Bandung yang maju serta berkolaborasi menuju Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis agamis dan sejahtera (Bedas).
Dalam sambutannya Komisi VII DPR RI, Hj. Diah menguraikan, kegiatan ini tidak lain untuk memberikan pengetahuan wawasan serta informasi, terkait naik turun harga. Dari mulai kelangkaan sampai pendistribusian. Sehingga mengerti mana yang bersubsidi dan mana pula yang tidak bersubsidi. Tentunya sedikit mencermati dengan baik tentang persoalan BBM atau migas.
Diah menyinggung kenapa Migas di Indonesia dikategorikan negara penghasil minyak, tapi produksi migas semakin lama kian berkurang terutama minyak. Bahkan Indonesia pernah masuk organisasi negara-negara penghasil minyak. Masuk bergabung anggota OPEC di tahun 1962- an , Menurut pengamatan Komisi VII DPR RI sekarang lebih dari 50,% kebutuhan migas di Indonesia mayoritas import.
DLH Kabupaten Bandung, Rusli, menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini. Salah satu bentuk agenda yang dilakukan sinergitas antara pihak BPH migas dengan Komisi VII DPR RI . Karena dapat memberikan pencerahan dan edukasi. Sehingga masyarakat lebih tahu latar belakang migas bersubsidi.
Menurut Rusli, di samping juga menyerap karena bagaimana pun DPR RI salah satu tugasnya yakni untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masyarakat pun harus tahu terkait dengan BPH migas dan elpiji. Dari berbagai keluhan-keluhan masyarakat pun seperti yang menyangkut kelangkaan maupun pendistribusian, DPR-RI sebagai corong masyarakat bisa mengambil kebijakan. Sehingga tidak memberatkan negara maupun masyarakat.
Selaku Tenaga ahli, Ana, sekaligus sebagai moderator dalam kegiatan sosialisasi dan sinergitas antara BPH Migas dan Anggota Komisi VII DPR RI, menuturkan, untuk menjembatani kepada masyarakat. Karena masyarakat tidak tahu atau kurang paham persoalan Pertamina, migas dan BBM. Mulai dari pendistribusian dan penyaluran hingga sampai kepada konsumen.
“Hal ini salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPH dari pengawasan hingga pendistribusian. Bahkan masukan-masukan maupun laporan aktif dari masyarakat tentang penyalahgunaan. Karena kerap terjadi penyelewengan di lapangan tentang Migas dan BBM yang bersubsidi,” pungkasnya.
