JAKARTA – Harianexpose.com |
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, angi Syarwi Chaniago, menilai terpilihnya Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan bagian dari upaya Joko Widodo (Jokowi) untuk mengamankan kekuasaannya usai lengser dari jabatan Presiden.
“Posisi putra Presiden sebagai Ketua Umum partai yang diangkat lewat jalur “Tol” mengonfirmasi argumentasi ini. Jokowi sepertinya sedang mempersiapkan kapal sekoci untuk mengamankan kekuasaannya setelah tidak lagi berkuasa. Skenario dan intrik politik di berbagai lini dilancarkan,” ujar Pangi dalam keterangannya, pada Jum’at (29/9/2023)
“Praktik politik dinasti sudah menjadi kebiasaan buruk para politisi yang menganggap wajar dan selalu berlindung di balik demokrasi yang memberikan kesempatan dan hak politik kepada siapa pun untuk terlibat aktif dalam politik. Namun mereka lupa praktik politik semacam ini adalah ancaman serius terhadap penurunan kualitas demokrasi itu sendiri,” kata Pangi.
Apa yang dilakukan Jokowi, kata dia, senada dengan persepsi publik yang tergambar dalam temuan survei Voxpol center di mana mayoritas responden (69,3 persen) tidak setuju adanya praktik politik dinasti.
Sementara itu, mayoritas responden (67,9 persen) percaya praktik politik semacam ini dapat menyebabkan penurunan kualitas demokrasi.
“Namun, realitas politik seringkali mengalahkan logika dan etika demokrasi. Kekuasaan begitu nikmat sehingga siapa pun yang telah mencicipinya tidak akan rela meninggalkannya begitu saja,” tutur Pangi.
Petugas Partai
Di sisi lain, Pangi menyampaikan ditunjuknya Kaesang menjadi ketum PSI juga bisa dimaknai sebagai bentuk keretakan relasi hubungan sekaligus pembangkangan Jokowi terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan partai berlambang kepala banteng itu.
Menurut Pangi, Jokowi khawatir dengan masa depan politiknya yang hanya sebagai petugas partai.
Pangi lalu membandingkan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini menjadi bulan-bulanan politik usai purna tugas. Padahal, SBY merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sebuah jabatan yang tinggi.
“Jokowi sepertinya mengkhawatirkan masa depan politiknya jika terus bertahan menyandang gelar petugas partai,” ujar dia.
“Sekelas SBY mantan presiden yang punya saham terbesar Partai Demokrat saja menjadi bulan-bulanan ketika tak lagi menjabat sebagai presiden. Dan, sekaligus mengirimkan pesan dan ancaman yang sangat serius bagi PDIP jika gerbong besar pemilih dan relawan Jokowi beralih memilih PSI,” kata Pangi
