Reportase : Nanang Sumantri. Editor In Choef : Hairuzaman.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon, mengungkapkan, Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2024 akan difokuskan untuk pekerjaan infrastruktur fisik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon, Tb. Dendi Rudiatna, mengatakan, ada berbagai pekerjaan infrastruktur fisik yang disiapkan pihaknya pada 2024. diantaranya mulai dari peningkatan jalan hingga pembangunan gedung baru.
Pekerjaan fisik peningkatan jalan, imbuh Dendi, yakni beberapa ruas jalan akan di betonisasi. Kemudian selain betonisasi juga akan dilakukan pekerjaan fisik saluran drainase serta pembangunan Tembok Pembatas Tanah (TPT).
“Pertama kita punya program peningkatan jalan. Peningkatan jalan itu artinya ada beberapa ruas jalan yang dibetonisasi. Terutama yang memang menyambung ruas utamanya beton. Jadi ke sirip ikannya itu beton juga. Tapi tentu kedepan juga kita melihat kebutuhan, apakah perlu dibeton atau tidak untuk ruas jalan yang lain. Nah nanti itu kriteria yang dibeton atau diaspal yaitu salah satunya manfaat jalan LHR jalan,” ungkapnya, pada Selasa (28/11/2023).
“Anggaran kita saat ini kurang lebih hampir Rp 40 miliar untuk itu. Itu untuk infrastruktur jalan semua, untuk jalan betonisasi, saluran drainase gandeng jalan, sama ada beberapa TPT selama memerlukan TPT tersebut,” sambungnya.
Dendi menyatakan, pihaknya selain peningkatan jalan juga menyiapkan anggaran untuk pembangunan gedung atau kantor baru. Beberapa diantaranya Gedung atau Kantor Dinas Sosial Kota Cilegon Hingga Pembangunan Gedung Assesment.
“Di bidang Cipta Karya ada beberapa bangunan yang gagal lelang. Contohnya adalah pembangunan Kantor Dinsos di 2024. Kemudian ada juga gedung kantor assement yang ada di Eks Dinas Pariwisata dan kemudian ada perbaikan Kantor Damkar. Itu yang besar-besar. Yang lainnya lebih kepada rehab-rehab di kantor kelurahan,” paparnya.
Dendi mengutarakan, untuk pembangunan Gedung Dinsos dialokasikan anggaran sebesar Rp 16 miliar. Kemudian untuk pembangunan Gedung Assesment dialokasikan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar.
“Yang saya ingat itu, misalnya dinsos sekitar Rp 16 miliar, assesment itu Rp 4,5 miliar. Kemudian ada beberapa kelurahan, total untuk kelurahan itu sekitar Rp 2,5 miliar,” terangnya.
Mengenai adanya masukan dari Banggar DPRD Kota Cilegon agar OPD tidak santai melakukan penyerapan APBD 2024 nanti, Dendi menyatakan akan bergerak cepat. Salah satunya beberapa yang gagal lelang pada 2023 akan cepat dilakukan lelang ulang pada awal 2024.
“Prioritas pertama yang gagal lelang semua. Kematian itu, Prinsipnya secara administrasi sudah lengkap, tinggal kita masuk ke ULP. Artinya insya Allah kami target di bulan Januari 2024 menunggu DPA disahkan, kami sudah mengeluarkan SPK. Bukan proses lelang lagi,” pungkasnya.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 baru saja resmi disetujui menjadi Perda. Penetapan itu disetujui oleh Pemkot Cilegon bersama DPRD Kota Cilegon dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Cilegon, Kemarin, pada Senin (20/11/2023).
Mengenai APBD Kota Cilegon Tahun 2024 yang telah diketuk palu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon, M Subhi menekankan agar saat nanti APBD 2024 direalisasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan bekerja santai.
Subhi mengungkapkan, DPRD pada rapat hearing dan rapat gabungan lalu telah meminta agar Pemkot dapat benar-benar merealisasikan serapan anggaran 2024. Pihaknya tidak menginginkan serapan anggaran tahun depan seperti tahun ini yang dinilainya belum maksimal.
“Dalam rapat badan anggaran antara Komisi dan OPD, harapan yang mereka inginkan itu supaya tidak terjadi lagi seperti anggaran tahun sebelumnya seperti adanya Silpa, dan sebagainya kemudian juga serapan anggaran tidak maksimal,” ujarnya, pada Selasa (21/11/2023).
