Oleh : HAIRUZAMAN

(Penulis Buku dan Praktisi Pers)

Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 ini, ternyata menyisakan persoalan hingga ke ranah hukum. Kendati pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memenangkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02, Prabowo-Gibran, namun kubu Paslon nomor urut 01, Anies-Muhaimin dan Paslon 03, Ganjar -Mahfud MD, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, Paslon Capres/Cawapres  01 dan 03, menilai Pilpres 2024 disinyalir sarat dengan pelanggaran konstitusi dan praktik kecurangan.

Adapun berbagai sinyalemen pelanggaran konstitusi itu antara lain, dikabulkannya Gibran Rakabuming Raka oleh KPU sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo, kendati usianya tak memenuhi syarat untuk lolos dalam bursa Cawapres.

Sesuai ketentuan konstitusi menyebutkan bahwa syarat Cawapres minimal harus berusia 40 tahun. Sementara, Gibran Rakabuming Raka diketahui masih berusia 36 tahun. Tak pelak lagi, akibatnya keputusan KPU dengan meloloskan Gibran sebagai Cawapres itu berbuntut panjang dan menyisakan polemik hingga ke MK.

Sedangkan KPU disinyalir “masuk angin” dengan meloloskan Gibran sebagai Cawapres mendampingi Prabowo. Padahal dalam ketentuan sudah jelas syarat Cawapres itu minimal harus berusia 40 tahun. Selain itu, KPU belum merubah ketentuan mengenai batas usia Cawapres saat meloloskan Gibran sebagai Cawapres.

Indikasi lainnya yang menjadi persoalan yakni, dugaan adanya “cawe-cawe” yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan melibatkan seluruh kepala desa untuk memenangkan Paslon Presiden/Wapres, Prabowo-Gibran. Termasuk memanfaatkan bantuan sosial (Bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan terkait sengketa Pilpres 2024, sejatinya pada hari ini Rabu, 22 April 2024, MK akan mengetuk palu dan memutuskan perkara sengketa Pilpres tersebut.

Tentu saja rakyat berharap keputusan yang diambil oleh MK itu akan dilakukan secara jujur, netral dan adil. Supremasi hukum harus benar-benar ditegakkan agar kehidupan demokrasi di Indonesia ke depan akan berjalan lebih baik lagi. Sehingga pelaksanaan Pilpres akan sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku di negara ini.

Ditangan MK, keputusan sengketa Pilpres akan ditentukan. Semoga MK tidak “masuk angin” dan tendensius lantaran berpihak kepada Paslon Capres/Cawapres tertentu. Sehingga lorong-lorong gelap kehidupan demokrasi di Indonesia akan menjadi “terang-benderang”. *”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *