Al Muktabar : “Penanganan Stunting Harus Dilakukan Secara Konstan”

0

Reportase : Ahmadin.                          Editor In Chief : Hairuzaman

Kota Serang – Harian Expose.comn|

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, penanganan dan pencegahan stunting perlu dilakukan secara konstan. Semua pihak atau jenjang bisa saling melengkapi dan berperan dalam penanganan stunting. Sangat penting untuk diselesaikan karena anak-anak harapan bangsa di masa depan.

Hal itu diungkap Al Muktabar saat membuka Rapat Koordinasi Administrasi e-dasawisma se-Provinsi Banten dan Launching Ibu Asuh Menuju Keluarga Bebas Stunting TP PKK Provinsi Banten di Ruang Rapat Gedung Negara Provinsi Banten Jl Brigjen KH Tb Syam’un No.5 Kota Serang, pada Senin (22/4/2024).

“PKK menjadi mitra Pemerintah dalam isu-isu strategis,” ungkapnya.

“PKK sudah berjalan aktif. Hadir hingga tingkat keluarga. Apresiasi atas kinerja yang telah dilaksanakan,” tambah Al Muktabar.

Menurutnya, PKK telah membentuk instrumen berupa aplikasi dalam penanganan stunting. Melalui aplikasi itu, penanganan stunting bisa fokus dan tepat sasaran karena menggunakan data yang by name by address.

“Stunting sangat penting untuk kita selesaikan. Karena anak-anak itu harapan kita di masa depan,” tegas Al Muktabar.

“Bukan sekedar dalam rangka bekerja. Tapi juga dalam rangka beribadah untuk kesejahteraan masyarakat Banten juga Indonesia,” tambahnya.

Al Muktabar optimistis, berdasarkan data e-dasawisma, penanganan stunting di Provinsi Banten bisa melampaui target Nasional atau di bawah 14 persen. Terlebih untuk anak-anak yang memiliki penyakit bawaan bisa dirawat di rumah sakit.

Dirinya juga sarankan para kader PKK dan Posyandu, untuk memasukkan data-data baru sehingga penanganan stunting dan gizi buruk semakin komprehensif. Terlebih fokus pembiayaan dan program di Pemprov Banten cukup terutama di Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Masih menurut Al Muktabar, ada pembiayaan juga dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia yang disalurkan melalui Puskesmas. Dalam sepekan Puskesmas melakukan aktivitas penanganan dan pencegahan stunting selama tiga hari. Dirinya menyarankan Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mengisi waktu lain di luar kegiatan Kemenkes.

“Stunting harus ditangani setiap hari. Sehingga penanganan stunting dilakukan secara konstan,” ungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Pj Ketua TP PKK Provinsi Banten Tine Al Muktabar mengatakan, dengan aplikasi e-dasawisma, penanganan stunting di Provinsi Banten memiliki basis data yang kuat. Penanganan dengan melakukan pemantauan anak-anak di bawah dua tahun, serta mengawal tumbuh kembang anak 0 – 6 tahun.

“0 – 6 tahun momen penting tumbuh kembang anak. Salah satu pengganggunya adalah stunting. Kita fokus dalam menangani dan mencegah tumbuhnya stunting baru,”ucapnya.

Masih menurut Tine, TP PKK Provinsi Banten telah mengupdate aplikasi e-dasawisma atau versi kedua. Pada versi terbaru ini, anak-anak sudah yang pulih dari stunting tidak hanya dinyatakan pulih saja. Tapi proses pulihnya juga.

“Pada versi baru ini, proses penanganannya juga dilaporkan. Kualitas dari aplikasi ditingkatkan,” jelasnya.

“Kunci dari keberhasilan penanganan stunting adalah monitoring pemberian asupan dan stimulasi sesering mungkin,” tambah Tine.

Tine juga berharap, para kader PKK dan Posyandu aktif untuk menggerakkan anak-anak melakukan penimbangan di Posyandu. Tujuannya untuk melakukan pencegahan stunting sedini mungkin.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas BPMD Provinsi Banten Aan Muawanah mengatakan, PKK menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting. Mulai dari tingkat dasawisma, Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi, hingga pusat.

“PKK merupakan mitra kerja Pemerintah dan organisasi masyarakat sebagai fasilitator, perencana, dan penggerak sesuai jenjang untuk tugas dan perannya,” ucapnya.

Sebagai informasi, Rakor Administrasi e-dasawisma se-Provinsi Banten dilaksanakan secara luring dan daring. Diikuti oleh seluruh Ketua Tim Penggerak PKK dari tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, hingga Kecamatan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *