Pandeglang | HARIAN EXPOSE.com —
Program Bantuan Revitalisasi di SMPN 4 Saketi, Desa Wanagiri, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis (Spek). Proyek senilai Rp 670 juta lebih yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kini menjadi sorotan publik.
Bantuan tersebut meliputi rehabilitasi 6 ruang kelas, rehabilitasi 1 unit toilet dan sanitasi, serta pemeliharaan lingkungan sekolah. Pelaksana kegiatan adalah Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMPN 4 Saketi.
Pantauan wartawan di lokasi pada Rabu (30/9/2026), ditemukan kejanggalan pada pemasangan keramik lantai di ruang kelas. Keramik yang dipasang tidak seragam, menggunakan dua tipe keramik dalam satu ruangan dengan motif warna yang sama namun ketebalan berbeda.
Akibatnya, ukuran keramik selisih sekitar 0,5 cm. Tak ayal, sehingga nat antar keramik tidak bertemu dan pemasangan terkesan amburadul.
Salah seorang tukang yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi di lokasi mengakui kesulitan dalam pemasangan.
“Terus terang Pak saya juga pusing pasangnya. Soalnya keramik ini nggak sama ukurannya. Sebagian keramik yang tebal ukurannya kurang. Sementara tipe keramik yang agak tipis ukurannya sama, jadi agak repot juga pasangnya. Nat antar keramik tidak ketemu, tapi saya usahain sebisa mungkin,” ujarnya.
Pernyataan tukang tersebut dibenarkan oleh salah satu panitia P2SP SMPN 4 Saketi. Ia mengakui bahwa pihak konsultan pengawas sempat marah terkait temuan tersebut.
“Iya Pak, kemarin juga konsultan marah-marah tentang masalah ini agar segera diperbaiki,” kilahnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya upaya perbaikan dari pihak P2SP. Lantai keramik yang terpasang amburadul masih dibiarkan terpasang di ruang kelas.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas material yang digunakan dan pengawasan dari P2SP selaku penanggung jawab kegiatan. Kualitas keramik yang diduga tidak SNI dan tidak seragam patut dipertanyakan, mengingat anggaran yang dikucurkan cukup besar.
Masyarakat dan wali murid meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Inspektorat serta pihak Kementerian terkait untuk segera turun ke lokasi SMPN 4 Saketi.
“Kami minta dinas terkait tinjau langsung ke lokasi. Jangan sampai program revitalisasi yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru dikerjakan asal-asalan dan merugikan siswa,” ujar salah satu warga sekitar.
Jika terbukti ada kesengajaan menggunakan material tidak sesuai RAB dan spek, maka pihak P2SP dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, karena dana revitalisasi merupakan dana bantuan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Hingga kini, Kepala SMPN 4 Saketi selaku Ketua P2SP belum dapat dikonfirmasi. Wartawan masih berupaya menghubungi pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk mendapatkan klarifikasi resmi. (Sukri/Red).