Oleh : Hairuzaman
(Editor In Chief Harianexpose.com)
Menjelang Pilkada serentak yang sejatinya bakal digelar pada 9 Desember 2020 yang akan datang di wilayah Kota Cilegon, Provinsi Banten, belakangan ini semakin menarik untuk didiskusikan. Baik itu pada forum formal maupun forum non formal terbatas seperti diwarung kopi sekali pun.
Gonjang-ganjing atmosfer politik yang mulai memanas di wilayah yang berjuluk “Kota Baja” itu menjelang Pilkada serentak dipicu oleh hasil test kesehatan Bakal Calon (Balon) Walikota/Wakil Walikota Cilegon pasangan Dra. Hj. Ratu Ati Marliati, MM, dan Sokhidin. Kedua pasangan “Pengantin Politik” ini diusung oleh empat partai politik antara lain, Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB.
Pasalnya, berdasarkan hasil test swab Covid-19 KPU dan Tim Dokter RSUD Cilegon pada 7 September 2020, Ratu Ati yang masih menjabat sebagai Wakil Walikota Cilegon itu dinyatakan Positif Corona. Tak pelak lagi, sehingga pihak KPU Kota Cilegon meminta agar Ratu Ati melakukan isolasi secara mandiri. Hal ini untuk menghindari menyebarnya virus yang mematikan itu terhadap masyarakat luas, spesifiknya Cilegon.
Celakanya, keinginan pihak KPU Cilegon dan hasil test swab Covid-19 Tim Dokter RSUD Cilegon tersebut sama sekali tidak digubris oleh Ratu Ati. Pada 8 September 2020 misalnya, Ratu Ati melakukan test swab Covid-19 secara mandiri di RS Krakatau Medika Cilegon dengan hasil negatif. Hasil test swab Covid-19 tersebut ternyata bertolak belakang dengan hasil test swab Covid-19 yang dilakukan oleh Tim Dokter RSUD Cilegon yang menyatakan Ratu Ati positif Corona.
Tak puas hanya disitu, pada hari itu juga Ratu Ati melakukan test swab Covid-19 secara mandiri di RS Siloam Tangerang. Adapun hasilnya sama dengan di RS Krakatau Medika Cilegon yakni negatif Corona. Berbedanya hasil test swab Covid-19 antara Tim Dokter RSUD Cilegon dan RS Krakatau Medika/RS Siloam itu membuat Ratu Ati menjadi berang. Ratu Ati pun tak mau menerima hasil test swab Covid-19 dengan hasil positif yang dilakukan oleh KPU dan Tim Dokter RSUD Cilegon, yang merupakan instansi yang berada dibawah kepemimpinannya selaku Wakil Walikota Cilegon.
Berbagai persepsi publik pun belakangan menyeruak ke permukaan menyusul statment Ratu Ati yang tidak mempercayai hasil test swab Covid-19 yang dilakukan oleh pihak KPU dan Tim Dokter RSUD Cilegon tersebut. Bahkan, para pengamat politik pun menilai bahwa Ratu Ati menunjukkan seorang politisi yang haus akan kekuasaan dan jabatan lantaran tidak mengindahkan keputusan KPU Cilegon agar Ratu Ati melakukan isolasi mandiri. Kubu Ratu Ati justru mensinyalir adanya “kongkalikong” antara KPU Cilegon dengan kandidat Walikota lainnya. Akibatnya, sinyalemen itu menggelinding bagai bola liar ditengah-tengah masyarakat Kota Cilegon menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini.
Sejatinya sebagai seorang petahana, Ratu Ati harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi, Ratu Ati justru menunjukkan sikap yang kontraproduktif dan tidak mencerminkan seorang pemimpin yang patut diikuti oleh masyarakatnya. Apalagi ia secara tegas menolak keinginan KPU Cilegon agar Ratu Ati melakukan isolasi mandiri lantaran dikhawatirkan akan membahayakan terhadap masyarakat.
Apa pun dalihnya, Ratu Ati mau tidak mau harus menerima hasil test swab Covid-19 dengan hasil positif yang dilakukan oleh KPU dan Tim Dokter RSUD Cilegon. Sebab, pihak KPU harus tetap mempercayai hasil test swab Covid-19 yang dilakukan oleh Tim Dokter RSUD Cilegon ketimbang dari Rumah Sakit lainnya yang tidak ditunjuk secara resmi oleh KPU Cilegon. Justru, apabila keputusan KPU Cilegon berubah-ubah nantinya akan timbul permasalahan baru yang lebih pelik.
Padahal, hasil test swab Covid-19 yang dilakukan pihak KPU dan Tim Dokter RSUD Cilegon dengan hasil positif terhadap Ratu Ati tidak menggugurkan tahapan dalam proses pencalonannya sebagai Walikota Cilegon. Dengan mematuhi keputusan KPU Cilegon agar Ratu Ati melakukan isolasi mandiri akan berdampak terhadap figurnya sebagai seorang kandidat Walikota yang patut diteladani oleh masyarakat. Bukan sebaliknya, justru membuat gaduh dan tidak mematuhi aturan yang telah diberlakukan oleh KPU Cilegon sebagai institusi resmi penyelenggara Pilkada.
Sikap Ratu Ati sebagai kandidat Walikota Cilegon, sekaligus sebagai seorang petahana, sebenarnya dapat merugikan diri sendiri untuk mendulang suara terbanyak pada pesta demokrasi 9 Desember 2020 yang akan datang. Sebab, saat ini image masyarakat telah terbangun lantaran sikap Ratu Ati yang dinilai terlalu gegabah dalam mengambil sebuah keputusan politik.
Seharusnya baik partai pengusung maupun para pendukung Ratu Ati, terlebih dahulu memberikan kontribusi pemikiran yang positif sebelum Ratu Ati mengambil suatu keputusan politik dalam ajang Pilwalkot Cilegon tersebut. Sebab, kendati bagaimana pun sikap yang ditunjukkan Ratu Ati itu akan berpengaruh terhadap peraihan. suara pada 9 Desember 2020 mendatang.
Menjelang Pilwalkot Cilegon 2020 ini, atmosfer politik di Kota Cilegon semakin memanas. Tak jarang rival politik “menggoreng” kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kandidat Walikota Cilegon lainnya. Hal ini barangkali sudah dianggap sesuatu yang lazim terjadi dalam kancah politik di negeri yang kita cintai ini.
Pada Pilwalkot Cilegon 2020 ini, kandidat Walikota/Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati-Sokhidin yang diusung oleh empat partai akan berhadapan dengan rival politiknya yang dinilai patut diperhitungkan diantaranya kandidat pasangan Walikota Cilegon dari jalur independen, H. Ali Mujahidin, S.Hi.yang akan berpasangan dengan kandidat Wakil Walikota dari kalangan artis, Lian Firman, SE.
Ratu Ati adalah kakak kandung dari mantan Walikota Cilegon, Tb. Iman Aryadi, yang keduanya merupakan anak dari mantan Walikota Cilegon, Tb. Aat Syafa’at. Baik Iman maupun orang tuanya sempat tersandung kasus korupsi.
* Penulis adalah Tokoh Pers Banten dan Penulis Buku “Kamus Jurnalistik Kontemporer”.
