Oleh : HAIRUZAMAN.
(Editor In Chief Harianexpose.com)
Hiruk-pikuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di wilayah Kabupaten Serang, Banten, sejatinya pada Minggu (31/10/2021), bakal digelar. Pilkades pada tahun 2021 ini sempat diundur beberapa kali lantaran masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia dan dunia.
Tak pelak lagi, para kandidat Kepala Desa pun terpaksa harus mengencangkan ikat pinggangnya lantaran biaya yang dikeluarkan menjadi membengkak akibat pelaksanaan Pilkades yang tertunda tersebut. Merebaknya wabah Covid-19, memaksa pemerintah untuk menunda gelaran Pilkades. Sebab, dikhawatirkan ajang Pilkades itu akan menimbulkan kerumunan dan mobilisasi massa dalam jumlah yang besar. Sehingga bisa menimbulkan cluster baru penyebaran wabah Covid-19.
Berdasarkan pantauan di lapangan menyebutkan, gelaran Pilkades secara serentak di wilayah Kabupaten Serang, secara keseluruhan masih dinilai cukup kondusif. Kendati ada beberapa titik-titik rawan yang bisa saja berpotensi munculnya konflik sosial antara pendukung maupun Tim Sukses kandidat Kades.
Biasanya hal itu dipicu oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan money politic (Politik uang) yang mewarnai pelaksanaan Pilkades di beberapa tempat. Pelaksanaan Pilkades yang tidak jujur itu bisa memantik terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Tak ayal, sehingga suasana gelaran Pilkades pun bisa menjadi “chaos” akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Data secara empirik di lapangan sampai saat ini menyebutkan, money politic melalui serangan fajar yang dilakukan oleh kandidat Kades tertentu masih menyeruak ke permukaan. Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Tangerang misalnya, money politic masih berlangsung. Bahkan, aparat kepolisian berhasil menangkap basah adanya Tim Sukses kandidat Kades yang kedapatan tengah membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih.
Kasus money politic pun boleh jadi juga mewarnai pelaksanaan Pilkades di wilayah Kabupaten Serang, yang sejatinya pada hari ini akan digelar. Padahal, jika kasus serangan fajar itu bisa terungkap, akan memicu munculnya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pelaksanaan Pilkades dinilai tidak fair lantaran dapat merugikan rival politik lainnya dalam ajang Pilkades tersebut.
Adanya sosialisasi dan pendidikan politik oleh pemerintah memang harus terus dilakukan secara kontinyu. Apalagi jumlah masyarakat pemilih pemula saat ini semakin banyak. Celakanya, mereka tidak mengetahui dampak hukum adanya serangan fajar yang dilakukan oleh oknum Tim Sukses kandidat Kades itu. Hal ini lantaran masih minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dengan adanya fenimena money politic.
Karena itu diharapkan masyarakat pemilih harus mengetahui terlebih dahulu rekam jejak calon Kades yang akan menjadi pilihannya. Pemilih juga harus melihat visi dan misi yang dibawa oleh calon Kades sebelum menjatuhkan pilihannya. Sehingga kelak jika sudah terpilih calon Kades tersebut, masyarakat tidak menyesal lantaran menjatuhkan pilihannya sesuai dengan kriteria calon pemimpin yang ideal di desanya.*
