CILEGON, Harianexpose.com –
Gelombang penolakan dari elemen masyarakat terkait rencana hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon terhadap pemerintahan Helldy-Sanuji, terus bergulir.
Kali ini datang dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Cilegon, yang dengan tegas menolak wacana hak interpelasi tersebut. Hal itu lantaran dinilai kendati belum genap setahun pemerintahan Helldy-Sanuji sudah menunjukkan kinerjanya dengan baik.
“Seperti menaikkan honor guru-guru di Kota Cilegon, peningkatan SMP, penataan palang pintu rel kereta api dan masih banyak program-program lainnya yang sudah dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon yang seharusnya patut kita apresiasi dan didukung,” tandas Ketua DPD JPKP Kota Cilegon, Ikin Al Maut, Senin (17/1/2022).
Menurut ia, tidak ada persoalan atau permasalahan yang mendasar terkait kinerja dan kebijakan dari Walikota dan Wakil Walikota Cilegon. Sehingga dianggap tidak perlu untuk anggota DPRD Kota Cilegon melakukan hak interpelasi kepada Walikota dan Wakil Walikota Cilegon.
“Kami berharap Bapak Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, tetap konsen terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak terpengaruh terhadap wacana interpelasi ini, Tetap fokus pada program pro rakyat dan menyelesaikan janji-janji kampanyenya agar terealisasikan untuk Kota Cilegon lebih baik lagi ke depan,” tegasnya.
Reportase : Babay S
Editor In Chief : Hairuzaman