Oleh : Ram Ariff
(Pemerhati Politik Pembaharuan).
Perjalanan PEMILU di negeri Indonesia terbilang sukses dan cenderung dilakukan dengan kondusif. Pasca reformasi Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung oleh warga negara. Namun, memang masih ada permasalahan serius dalam sistem PEMILU di Indonesia ini.
Salah satunya Presidensial Treshold 20 % yang dianggap “mencederai” demokrasi dan berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti pernyataan terbuka dari Ketua DPD RI. PEMILU tahun 2019 juga menyisakan ingatan kesedihan yang mendalam karena banyaknya petugas penyelenggara PEMILU yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugass saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Tangan Besi Oligarki.
Saat ini, PEMILU tetap menggunakan Presidensial Treshold 20 % karena berbagai permohonan dari aktivis, partai politik, dan tokoh bangsa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan argumen bahwa semua adalah wilayah DPR RI dan Pemerintah mengenai pasal 222 dalam UU No.7 Tahun 2017..
Sikap tidak peduli MK ini merupakan sesuatu yang beresiko tinggi akan peluang nasib keberlangsungan di masa depan. Apalagi dalam pasal tersebut tidak mengantisipasi apabila dalam Pemilu 2024 ada partai yang mendapatkan 75 persen. Sehingga hanya ada satu pasangan calon saja. Dalam kasus ini, partai politik yang berada di Pemerintahan dan DPR RI, saat ini harus bertanggung jawab atas potensi masalah di kemudian hari ini.
Kepentingan Oligarki..
Tentu saja para pemilik modal dan para pelaku kerajaan bisnis sangat berkepentingan dalam Pemilu 2024. Tidak saja dalam hal mempertahankan keberlanjutan bisnis. Namun, menambah potensi bisnis agar lebih banyak yang diraup. politik, ekonomi dan hukum memang sudah menjadi bagian industri politik di negeri ini. Kongsi mereka terhadap pengendalian negara, pemerintahan dan parlemen serta hukum sudah nyata adanya.
Mereka bebas dalam mendikte, menentukan dan mengarahkan bagaimana negara ini harus berjalan. Sehingga para oligarki berpotensi dengan mudah menciptakan sandiwara Pemilu berupa siapa saja calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk siapa yang dimenangkan.
Oligarki itu bukan Tuhan.
Cakar oligarki yang sudah mencekram Ibu Pertiwi menjadikan tidak berdaya. Mereka seolah-olah Tuhan yang bisa mengatur segalanya. Mulai dari urusan kesejahteraan siapa saja yang bisa mendapatkan kue APBN. Anggaran sesukanya di atur sesuai dengan kepentingan kelompok dan pribadi, masyarakat dikondisikan harus seperti apa. Termasuk pengkondisian lainnya yang mereka atur demi urusan internal mereka.
Mereka tidak memiliki keseriusan dalam mengurusi negara, menjalankan pemerintahan, dan keberpihakan aturan bagi masyarakat kecil. Semua fokus dialihkan kepada kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.
Poros Politik Baru untuk Perubahan
Wajib ada sebuah poros politik baru yang tidak bisa didikte atau dikendalikan oleh oligarki. Poros baru ini merupakan bentuk representasi dari masyarakat luas yang menginginkan perubahan terjadi di negeri ini. Poros baru yang menawarkan perubahan baru dengan tidak menghadirkan cara-cara lama dalam mengelola negara, partai politik, dan hukum.
Wajib ada terobosan yang hadir dalam Pemilu 2024 nanti. Sebuah pembaharuan yang menyatu dengan rakyat dan 100% membawa agenda masyarakat kecil. Poros yang tegas terhadap musuh-musuh pancasila dan NKRI. Poros yang punya agenda jelas untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pembangunan manusia. Pengembangan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Koalisi Ummat Bersatu.
Saat ini kita membutuhkan persatuan semua agama yang diakui oleh Indonesia. Para tokoh agama, partai politik berbasis agama, partai tengah nasionalis, dan semua elemen yang inginkan perubahan untuk membuat poros Ummat Bersatu. Komunikasi politik kebangsaan perlu diperkuat. Semua rapatkan barisan untuk satu perubahan besar. Gelombang bola salju terus diperbesar. Tunjukkan kepada mereka bahwa Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri, bisa mandiri membangun bangsanya, mampu bersaing dengan kekuatan lainnya serta bisa berkontribusi besar bagi dunia.
Hal yang paling penting adalah umat semua agama bersatu untuk Indonesia lebih baik yang memiliki martabat, harkat, dan derajat yang tidak hanya hadir dalam dunia tetapi juga dikenang di hari kemudian. **