Tiga Bulan Kepemimpinan Al-Muktabar di Banten, Sebuah Catatan Kritis

0

Oleh : H. Akhmad Jajuli.

(Ketua Yayasan Deir An Nahyan Mesina  Kabupaten Serang, Banten).

Untuk menjalankan kewajiban dalam satu organisasi di level nasional dan sekaligus urusan Maisyah (perdapuran),  sejak 25 Juli 2022 kemarin, saya berkantor di Jakarta. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan Ibukota Negara, saya semakin merasakan rindu terhadap Banten sebagai kampung halaman. Termasuk pula merindukan Banten menjadi sebuah Provinsi yang terus maju, berkembang dan senantiasa menjadi lebih baik lagi demi kesejateraan masyarakatnya.

Sebagai “sumbangsih” saya kepada kampung halaman, berikut ini saya sampaikan sedikit “Sudut Pandang” atas Tiga Bulan Kepemimpinan PJ. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc. (12 Mei 2022 – 12 Agustus 2022).

Kendati tidak terlalu mengenal dekat figur Al Muktabar, saya termasuk salah satu warga Banten yang menyambut baik pengangkatan Al Muktabar oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Penjabat (PJ) Gubernur Banten dengan beberapa pertimbangan : Al Muktabar termasuk Pejabat “Perintis” yang menjadi bagian dari Tim Penyusunan Naskah APBD Banten pada masa Pemerintahan Pj. Gubernur H. Hakamudin Djamal (pada masa Banten masih “miskin”);

Al Muktabar sudah dua kali menjadi Pejabat di Pemprov Banten (setelah sempat diselingi pindah kerja ke Kemendagri); Al Muktabar tercatat seorang yang lama menjadi Widyaiswara (ibaratnya sebagai Guru, Resi, Pandita); Bergelar Akademik Doktor (S-3) dari Perguruan Tinggi terkemuka di Dalam dan Luar Negeri; serta sebagai seorang “Pendatang” (lahir di Jakarta dan besar di Bengkulu) yang diharapkan tidak merasa rikuh dan ewuh-pakewuh dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Banten.

Penilaian saya berikut ini bisa jadi jauh dari sahih. Hal itu mengingat kepemimpinan Al Muktabar baru tiga bulan kalender. Namun, saya merasa perlu menyampaikan beberapa “Sudut Pandang” ini untuk perjalanan pemerintahan Al Muktabar —- minimum hingga 12 Mei 2023, atau bahkan boleh jadi hingga 12 Maret/Mei 2025, saat dilantiknya Gubernur dan Wagub Banten Definitif hasil Pilkada Serentak 27 November 2024 nanti.

Gaya Kepemimpinan yang “Mengganggu”

Alhamdulillah, saya tertakdirkan menjadi salah seorang warga Banten yang dapat melihat dari dekat gaya kepemimpinan para Pimpinan Banten mulai dari H. Hakamudin Djamal (yang cerdas dan lembut namun kadangkala “kesiangan masuk kerja”), Alm. H. Djoko Munandar (yang cerdas, kalem, jujur namun “penakut” kepada DPRD), Hj. Ratu Atut Chosiyah (yang Keibuan, penuh perhatian, sangat dekat dengan rakyat namun “kurang tegas” kepada Anggota Keluarga sendiri).

Sementara itu, mantan Gubernur Banten, H. Rano Karno (yang ngetop, “easy going”, hangat, namun “kurang tahu terima kasih”), H. Nata Irawan (orang Lampung beristeri orang Rangkasbitung, betul-betul lurus sebagai Abdi Negara) serta H. Wahidin Halim (Cerdas, Berpengalaman di pemerintahan, relatif lurus, namun “sulit mendengar pendapat orang lain”).

Terhadap kepemimpinan Al Muktabar, Pj. Gubernur Banten, mulai 12 Mei 2022 kemarin, saya menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :
a. Perbaiki Gaya Hidup Pribadi : perbaiki potongan rambut (yang dinilai tidak lazim sebagai seorang Pejabat Tinggi), Biasakan membawa Ajudan (ADC) dan Supir pada acara-acara resmi, sesekali tampilkan isteri di hadapan publik Banten. Apalagi Al Muktabar adalah seorang Guru Besar Fakultas Kedokteran UI. Sngkirkan sebentar itu “Tas Tangan” saat acara resmi serta biasakan untuk segera menunaikan janji terhadap seseorang (Contoh : janji untuk menelephone atau untuk bertemu).

Demikianlah yang diingatkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam QS. Al Mudatsir :

“Bersihkan dulu dirimu, lalu barulah Membesarkan Allah SWT — termasuk sebelum berkiprah di tengah Umat, kepada Rakyat!”. (QS. Al Mudatsir).

b. Solidkan “Pasukan” : salah satu hal yang dilakukan seorang Komandan Tentara menjelang penyerangan terhadap musuh adalah mencocokkan (mengakurkan) posisi Jarum Jam seluruh Anggota Pasukan dengan Jarum Jam Komandan. Maksudnya agar detik demi detik pertempuran dijalankan sesuai perintah, sesuai rencana dan sesuai target yang telah ditentukan. Jangan sampai ada seorang Anggota Pasukan yang melakukan penembakan “mendahului” perintah atau melakukan penembakan yang “terlalu lambat”. Selama tiga bulan kemarin seharusnya Pj. Gubernur Banten telah memanggil dan “menyimak” segala laporan, keluhan, saran, masukan dari 42 Pimpinan OPD yang ada di Provinsi Banten.

Kesolidan OPD-OPD di Banten, konon, antara lain “terganggu” oleh langkah Pj. Gubernur Banten yang telah mengajukan Perubahan SOTK Baru kepada DPRD Banten — yang antara lain akan berakibat “hilangnya” delapan OPD. Ini bukan hanya soal hitung-hitungan matematika angka 8 (delapan) saja, akan tetapi ada implikasi-implikasi psikologis dan sosial lainnya.

Yang seharusnya didahulukan adalah melakukan rotasi Kepala-Kepala OPD — utamanya terhadap mereka yang telah menjabat lebih dari 4 tahun. Rotasi itu perlu dilakukan bukan hanya sebagai bentuk penyegaran organisasi, juga sebagai upaya mencairkan.blok-blok pegawai antara “Kubu Atut”, “Kubu Rano”, “Kubu Wahidin.” Harus betul-betul menjadi “Kubu Pemprov Banten” atau bahkan “Kubu Rakyat Banten!”

Baru kemudian ajukan SOTK baru beriringan dengan beberapa Pimpinan OPD yang akan memasuki masa pensiun (purna bakti). Jadi tidak akan ada Pimpinan OPD yang “dipermalukan” (di-nonjob-kan).

c. Jangan mengatakan ‘Tidak’ : Pj. Gubernur itu sejatinya adalah seorang ASN/PNS. Namun, realitanya dia adalah seorang Pejabat Politik yang harus tunduk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku dan kepada “Kehendak Rakyat”. Itu sebabnya dia (bersama DPRD) memiliki Hak Legislasi dan Hak Budget (Anggaran) — termasuk Anggaran Darurat/Tidak Tersangka (Kontingensi). Maka sikapilah semua hal yang terkait dengan aspirasi masyarakat dan pegawai dengan bijaksana.

“Tidak-nya” seorang Pejabat Politik itu harus karena terbatasnya Aturan, Waktu, Anggaran dan Kebijakan Pusat. Tidak boleh karena hanya “keengganan” atau “kemalasan” dirinya. Contoh : penanganan pegawai Honorer Pemprov Banten dan Honorer di delapan Kab/Kota, penanganan Hunian Sementara korban banjir dua tahun lalu di Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, rencana SMAN Terbuka, dan lain-lain.

d. Jaga jarak dengan Parpol : sudah bukan rahasia lagi bahwa di balik diangkatnya Al Muktabar menjadi Pj. Gubernur Banten itu ada peran PDIP. Jejak digital menunjukan kehadiran H. Asep Rahmatulah dan H. Wahyu Jahidi mendampingi Al Muktaba di kediaman Abuya KH. Muhtadi Dimyati pada malam menjelang Pelantikan di Kemendagri keesokan harinya. Juga kunjungan Al Muktabar ke kediaman Tokoh PDIP, H. Mulyadi Jayabaya, beberapa hari setelah dilantik.

Proses dan tahapan politik itu lumrah, wajar dan dimaklumi oleh publik Banten. Hal itu mengingat petinggi Republik saat ini berasal dari PDIP. Namun ke depan — sebagai Pj. Gubernur Banten yang nota bene “masih” seorang ASN/PNS — wajib menjaga jarak yang sama dengan seluruh Parpol yang ada, utamanya yang memiliki kursi di DPRD Banten : Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PKB, PPP, PAN, Nasdem, Berkarya, Hanura serta PSI. Apabila Pj. Gubernur Banten terlalu condong kepada PDIP, maka bisa jadi 11 Parpol lainnya akan mutung (pundung, purik) dan kurang mendukung atau bahkan bisa jadi menolak gagasan-gagasan dan rencana2 Pjm Gubernur Banten dan jajarannya!

Apabila ada yang bertanya mengapa “Sudut Pandang” ini harus disampaikan secara terbuka da, mengapa tidak langsung disampaikan kepada Al Muktabar. Ya sama sekali tidak ada maksud tidak baik kecuali hanya karena saya tidak bisa mengakses Al Muktabar secara langsung. Janji Al Muktabar akan berkunjung ke rumah saya tidak/belum dipenuhi, mengundang saya ke Kantor atau ke Wisma Negara (Kediaman Resmi Pj. Gubernur) juga belum pernah ada, mau menelephone langsung kepada Al Muktabar belum punya nomor kontaknya.

Sempat juga bertemu langsung dengan Al Muktabar sebanyak tiga kali pada periode Mei – Juni 2022. Namun hanya sekadar ‘say hello’ saja, pada acara PUB (Perkumpulan Urang Banten) di Cilegon, pada acara Halal Bihalal MUI Banten di Kantor MUI Banten, KP3B, dan pada acara KORMI Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, menjelang keberangkatan ke ajang FORNAS VI/2021 (Palembang 2022).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *