Oleh : HAIRUZAMAN.
(Praktisi Pers dan Editor In Chief Harianexpose.com)
Untuk yang sekian kalinya, publik dikejutkan lagi oleh kasus trend gaya hidup mewah para karyawan Kantor Pajak. Perilaku kalangan “borjuis” itu sejatinya tidak terjadi lagi di Kantor Pajak. Apalagi instansi penerintah di bawah kendali Menteri Keuangan, Sri Mulyani, itu pernah terjadi kasus yang menggemparkan yakni korupsi uang negara dalam jumlah yang begitu besar. Tak ayal, sehingga publik pun merasa marah lantaran mereka digaji dari hasil pajak rakyat.
Sejatinya, dibawah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kasus korupsi uang pajak dan trend hidup mewah pegawai pajak tidak mesti terjadi. Tak pelak, sehingga menimbulkan stigma yang negatif yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Pasalnya selama ini Sri Mulyani paling getol menghmbau agar wajjb pajak taat untuk membayar pajak terhadap negara. Namun, faktanya ternyata para pegawai pajak masih saja mengemplang pajak dan bergaya hidup borjuis yang dipertontonkan terhadap publik.
Merasa kexewa terhadap kasus korupsi di Kementerian Keuangan, KH. Said Agil Sirad, dengan serta merta memerintahkan agar kaum Nahdliyin (NU) untuk tidak membayar pajak. Namun melihat fenomena itu, Direktur Jendral Pajak langsung saja bertandang untuk menemui KH. Said Agil Sirad, terkait statmentnya agar kaum Nahdliyin berhenti untuk membayar pajak tersebut.
Seruan Said Agil Sirad dinilai wajar terjadi lantaran merasa kecewa terhadap kinerja buruk para pegawai pajak di bawah komando Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sebab, jumlah utang Indonesia saat ini kian membengkak saja. Sehingga ada tudingan tidak terbayarnya utang Indonesia itu lantaran ada indikasi dugaan kasus korupsi yang terjadi di kantor pajak. Sehingga kinerja pegawai pajak dinilai buruk dan sangat tidak terpuji
Adanya dugaan selama ini uang negara digerogoti oleh oknum tikus-tikus di Kantor Pajak ternyata merupakan sebuah fakta yang tak bisa dibantah. Kendati gencar keluar berbicara lantang mengenai pendapatan pajak, nyatanya Sri Mulyani tak mampu mengurus rumah tangganya sendiri di Kantor Pajak. Sehingga ia dinilai telah gagal mengelola keuangan negara dari wajib pajak. Wajar saja jika publik minta agar Sri Mulyani mundur dai jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
Jika keinginan publik itu tidak digubris, maka Sri Mulyani harus berlari secara marathon untuk mengembalikan citra dan kinerja baik para pegawai Kantor Pajak tersebut. Kendati memang cukup berat beban yang harus dipikul Sri Mulyani terutama untuk mengembalikan kepercayaan publik yang terlanjur telah menimbulkan stigma negatif terhadap kinerja yang ditunjukkan para pegawai Kantor Pajak tersebut. **