Reportase : Yuyi Rohmatunisa
Pemimpin Redaksi : Hairuzaman
SERANG | Harianexpose.com —
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Umar Bin Barmawi, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang memerintahkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk membongkar pagar bamdu di laut yang selama ini mengganggu aktivitas para nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.
Menurut H. Umar, langkah Presiden Prabowo dinilai sangat tepat dan strategis, mengingat pagar bambu di laut yang diduga dibangun oleh pihak tertentu telah menghambat akses nelayan untuk melaut. Selain itu, keberadaan pagar bambu di laut juga merugikan perekonomian masyarakat pesisir yang sebagian besar bergantung pada hasil tangkapan ikan.
“Keputusan Presiden Prabowo patut diapresiasi. Sebagai daerah yang memiliki potensi kelautan besar, Banten sangat membutuhkan kebijakan mendukung kelancaran aktivitas nelayan. Pagar bambu si laut yang menghalangi jalur pelayaran dan pencarian ikan jelas merugikan nelayan kecil, telah lama mengeluhkan kesulitan” ujar H. Umar, saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Provinsi Banten, pada Jum’at, (17/1/2025).
Lebih lanjut, H. Umar menyatakan, keberadaan pagar bambu di laut yang dibangun di beberapa titik di wilayah pesisir Banten menghalangi jalur. Selama ini digunakan oleh nelayan untuk mengakses sumber daya laut. Hal ini menambah kesulitan bagi mereka dalam mencari ikan, apalagi dengan adanya batasan wilayah yang mempersulit pergerakan kapal nelayan.
“Nelayan Banten sangat membutuhkan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Langkah Presiden Prabowo memerintahkan TNI AL untuk membongkar pagar bambu di laut merupakan solusi nyata untuk membantu mengembalikan kelancaran aktivitas nelayan, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional yang berbasis kelautan,” lanjutnya.
Pagar laut dimaksud, menurut H. Umar, diduga dibangun tanpa memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat setempat. Sebagai akibatnya, banyak nelayan terpaksa mencari jalur lain yang lebih jauh, bahkan membahayakan keselamatan mereka.
“Ini bukan hanya soal akses, tetapi juga tentang masa depan nelayan. Banyak nelayan harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional lebih tinggi dan risiko lebih besar. Tentunya harus segera diselesaikan untuk memastikan mereka dapat bekerja dengan tenang dan produktif,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, H. Umar juga mendorong agar pemerintah daerah Provinsi Banten untuk turut serta dalam pelaksanaan pembongkaran pagar laut. Terlebih keputusan presiden Prabowo Subianto.
“Provinsi Banten harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir. Kami juga akan terus mendorong pemerintah pusat agar memperhatikan kebutuhan nyata dari masyarakat pesisir dan nelayan,” ujar H. Umar.
Sementara itu, TNI AL telah memulai proses pembongkaran pagar bambu di.laut yang dianggap ilegal tersebut di beberapa titik telah teridentifikasi. Diharapkan proses ini dapat selesai dalam waktu dekat. Langkah ini menurut sejumlah pihak, diharapkan akan membuka kembali jalur pelayaran bagi nelayan sebelumnya terhalang oleh pagar laut.
Dengan adanya kebijakan Presiden Prabowo, diharapkan para nelayan Banten dapat kembali mengakses lautan dengan aman dan nyaman, serta meningkatkan produktivitas mereka dalam mencari ikan. Selain itu, kebijakan diharapkan dapat memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Sebagai politisi PKB, Umar menyatakan, DPRD Banten memiliki kewajiban untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah, baik pusat maupun daerah. “DPRD adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan dan kami wajib mendukung program yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Prinsipnya, tasarruf al-imam manutun bil maslahah kebijakan pemimpin harus berdasarkan pada kemaslahatan rakyat,” jelasnya.
Ketika ditanya terkait pembanguna di wilayah Banten Umar menuturkan, pentingnya pembangunan di Banten, yang menurutnya perlu melibatkan berbagai pihak tanpa merugikan masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan di Banten tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memanfaatkan potensi lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menutup pernyataannya, Umar menegaskan komitmennya untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Banten yang baru, Andra Soni. “Dalam waktu kurang dari satu bulan, insya Allah Banten akan memiliki gubernur baru. Kami siap mensukseskan program – program beliau karena program gubernur sejatinya adalah perpanjangan program Presiden Prabowo,” tegasnya
