A. Sejarah MUI Provinsi Banten.
Sebelum Banten menjadi provinsi, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2000, wilayah Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana
dijelaskan di awal bahwa jauh sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbentuk, sudah berdiri Majelis Ulama di daerah-daerah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah yang paling awal terbentuk adalah di daerah Jawa Barat, yang berdiri pada 12 Juli 1958. Pembentukan Majelis Ulama di daerah Jawa.Barat, ini tidak hanya sampai tingkat Provinsi saja, melainkan juga sampai ke tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Di daerah ini, terdapat 20 Majelis Ulama di tingkat kabupaten dan 4 kotamadya, 386 di tingkat kecamatan, dan 3.756 di tingkat desa.
Dengan demikian, di.wilayah Banten pun sebenarnya keberadaan Majelis Ulama sudah ada. Karena Banten pada saat itu menjadi salah satu kabupaten dari Provinsi Jawa Barat. Baru kemudian setelah Banten menjadi sebuah provinsi
baru yang terpisah dari Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undangundang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten di bentuk pada tahun.2001. MUI Provinsi Banten ini dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Pusat Nomor 145/MUI/IV2001. Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka untuk menjalankan roda organisasi, MUI Provinsi Banten menyusun komisi-komisi antara lain :
1. Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Antar Umat Beragama.
2. Komisi Pengembangan Pendidikan Islam dan Kaderisasi Ulama.
3. Komisi Pengembangan Perekonomian Umat.
4. Komisi Fatwa dan Perundang-undangan.
5. Komisi Pengembangan Dakwah Islamiyah
6. Komisi Hubungan Antar Organisasi dan Luar Negeri.
MUI Banten berdiri setelah Banten menjadi Provinsi. Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dari 4 (Empat) Kabupaten dan 2 (Dua) kota di Provinsi
Banten, berkumpul untuk membahas pendirian MUI Provinsi Banten.
Hasil dari pertemuan itu adalah mereka bersepakat untuk mengajukan sebuah
surat yang ditujukan kepada MUI Jawa Barat untuk menasehati dan membimbing pendirian MUI Provinsi Banten. Pada bulan Maret 2001, MUI Provinsi Banten mengadakan pertemuan pertamanya dan memilih Prof. KH. Wahab Afif, sebagai Ketua Umum MUI Provinsi Banten yang pertama untuk periode 2001-2006.
Pada tanggal 15-17 Juni 2001, MUI Provinsi Banten melaksanakan Pelatihan Muballig (Da’i). Pasca pelatihan ini selesai dilaksanakan, ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari pelatihan ini. Salah satunya adalah mendukung impelmentasi Syari’at Islam di Banten. Inilah, menurut Rohman, yang menjadi usaha pertama MUI Provinsi Banten, terlibat dalam wacana
penguatan identitas Banten dengan meletakkan Syari’at Islam sebagai
isu utama saat itu.
Pada bulan September 2006, MUI Provinsi Banten, mengadakan pertemuan tingkat Provinsi yang kedua untuk memilih Netua Umum MUI
untuk masa bakti 2006-2011. Dari hasil pertemuan ini, Prof. KH. Wahab Afif terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai Ketua Umum MUI Provinsi Banten.
Provinsi Banten dalam perjalanannya, banyak hal yang sudah dilakukan MUI Provinsi Banten baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Banyak problematika sosial keagamaan yang sudah dihadapi dan membutuhkan perhatian serius dari Ketua Umun dan seluruh anggota MUI untuk menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan sosial keagamaan yang dihadapi oleh umat, terutama masyarakat Banten.
Beberapa kegiatan keagamaan sudah dilakukan oleh MUI Provinsi
Banten seperti pendidikan kader ulama yang dilakukan pertama kali pada tahun 2003 dan pembuatan Mushaf Al-Qur’an Al-Bantani pada tahun 2009.
Terkait dengan paham maupun aliran sesat, MUI juga berperan aktif dalam mengatasi permasalahan krusial umat ini. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan fatwah sesat atas aliran sesat, “Islam Sejati”, sebuah kelompok yang mengajarkan kepada pengikutnya hanya tiga shalat wajib dalam sehari semalam, yaitu shalat Dzuhur, Magrib, dan Subuh.
Sementara itu, terkait dengan isu sinkretisme dalam praktek seni petunjuk debus, MUI Provinsi Banten juga pernah
mengeluarkan pernyataan sikap yang sempat mebuai polemik di kalangan masyarakat Banten, terutama para praktisi seni tradisional debus.
B. Tujuan Dibentuknya MUI
Disisi lain peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai
tanggung jawab untuk melakukan stabilitas kehidupan umat beragama
melalui program strategi dakwah yang terkordinir dan komprensif, terlebih di era informasi dan globalisasi yang amat pesat, tentu diperlukan adanya langkah-langkah kongrit tentang penanganan
pembinaan dan bimbingan hidup masyarakat yang semakin maju dank ompleks.
Sesuai dengan Visi dan Misi MUI, yakni terciptanya kondisi kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT dan menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan Ulama sebagai panutan (Qudwah Hasanah). Sehingga mampu mengarahkan dan membina umat islam dalam melakukan dan memupuk aqidah islaminyah, serta menjalankan syariah Islam, Menjalankan syariah Islamiyah dan memupuk rasa ukhuwah Islamiyah serta terhindar dari konflik horizontal terutama sesama saudara seakidah dan seagama.
C. Struktur Organisasi MUI Banten.
Formatur penyusunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten masa khidmat 2011-2016 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Formatur Musda III telah menyusun komposisi kepengurusan MUI Provinsi Banten masa Khidmat 2011-2016 yang
kemudian dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang disempurnakan/penggantian antar waktu dengan Surat Keputusan Nomor: Kep-556/MUI/2014 tanggal, 30 Desember 2014.
Adapun susunan kepengurusan MUI Provinsi Banten masa khidmat
2011-2016 yang disempurnakan/penggantian antar waktu adalah sebagai berikut :
Prof. Dr. KH. A. Wahab Afif, MA (Sebagai Ketua Dewan Penasehat MUI Provinsi Banten), Dr. H. AM. Romly (Ketua
Umum MUI Provinsi Banten), Dr. H. Zakaria Syafe’i, M.Pd. (Sektetaris Umum MUI Provinsi Banten), dan Drs. HT. Jaka Rooseno (Bendahara Umum MUI Provinsi Banten).
Dewan Penasehat
KETUA : Prof. Dr. KH. A. Wahab Afif, MA.
WAKIL KETUA : Drs. H. M. Masduki, M.Si
WAKIL KETUA : Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.
WAKIL KETUA : Drs. H. Agus Salim, M.Pd
SEKRETARIS : Dr. H. Zakaria Syafe’i, M.Pd.
Anggota :
1. Prof. Dr. H. M. A. Imat Tihami, M.A.,
M.M.
2. Prof. Dr. H. M. Athoullah Ahmad,
M.A
3. Prof. Dr. H. M. Yunus Ghozali
4. Drs. H. Iding Mujtahidin, M.Pd
5. KH. Ir. Makmur Masyhar
6. KH. A. Maimun Ali
7. KH. Bai Ma’mun
8. KH. Hasan Alaydrus
9. KH. Asmuni M. Noor
10. H. Suhaemi, SH
11. KH. Salman Al-Farisi, Lc.,S.H., M.H.
12. Hj. Rumiah S.Pd
Pengurus Harian.
KETUA UMUM : Dr. H. AM. Romly
Ketua : Prof. Dr. HE. Syibli Syarjaya,
LML, MM.
Ketua : KH. M. Mas’ud. Ketua : KH. Aminudin Ibrahim, L.M.L. Ketua : Prof. Dr. H. Suparman Usman,SH. Ketua : H. Embay Mulya Syarif. Ketua : KH. A. Wahid Sahari, M.A.
Ketua : KH. Turmidzi
Ketua : KH. Zainal Abidin Syuja’i, Lc.
Ketua : KH. Syatibi Syarwani
Ketua : KH.A. Saifuddin Hassan
Ketua : Dra. Hj. Eti Fatiroh, M.Si.
Sekretaris Umum : Dr. H. Zakaria Syafe’i, M.Pd.
Sekretaris : Dr. Ir. H. Fatah Sulaeman, M.T.
Sekretaris : Dr. H. Rodani, M.Si.
Sekretaris : Drs. H. Rasan Dahlan, M.Ag
Sekretaris : H. Mas Muis Muslih, S.H.
Sekretaris : Dr. H. Encep Safrudin Muhyi,
M.M., M.Sc.
Sekretaris : Dr. H. A. Bazari Syam, M.Pd
Sekretaris : Dra. Hj. Fitri Himlmayati, M.Ed
Bebdahara Umum : Drs. H. T. Jaka Rooseno.
Bendahara : Drs. H. M. Suhendi
Bendahara : Eka Surya Lesmana, S.Sos, M.Si
Komisi-Komisi.
Komisi Pengembangan Ukhuwah Islamiyah :
Ketua : Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA.
Sekretaris : Dr. H. A. Asnawi Syarbini, MPH
Anggota : 1. KH. Ariman Anwar
: 2. Drs. Mamdum Bahtiar M.Pd
: 3. Drs. KH. Habibuddin, M.Si
Komisi Penetapan Hukum dan Fatwa :
Ketua : KH. Uyung Ambari
Skretaris : H.Endang Saeful Anwar, Lc., M.A.
Anggota :
1. Dr. H. Oni Sahroni
2. Drs. KH. Baijuri, M.Pd
3. KH. Hassan Basri
Komisi Hubungan Luar Negeri dan Ormas Islam
Ketua : Prof. Dr. H. Ilzamuddin Makmur, M.A
Sekretaris : Drs. KH. Ikhwan Hadiyin, M.M.
Anggota : 1. KH. Muhammad Ma’mun, Lc.
: 2. Dr. Naf’an Tarihorang
Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama :
Ketua : Drs. H. Habibi Asyafah, M.Pd
Sekretaris : Drs. H. Deni Rusli, M.Si
Anggota : 1. Drs. KH. Suhuri Usman
: 2. Dr. Syafi’in Mansur, M.Ag
: 3. Drs. H. Damanhuri
Komisi Pemberdayaan Perekonomian Islam
Ketua : Drs. KH. A. Wardi Muslich
Sekretaris : Rustamudin, S.H.,M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Kuswantoro, M.Si
: 2. Ir. M. Ali Mustofa
: 3. Efi Syarifuddin, MM.
Komisi Pengkajian dan Pengembangan
Ketua : Drs. KH. Sulaiman Ma’ruf
Sekretaris : Dr. Mufti Ali, M.A
Anggota : 1. Dr. H. Tb. Najib
: 2. Dr. Hanafi
: 3. Dr. Hudaeri, M.Ag.
Komisi Pengembangan Pendidikan Islam dan Pembinaan Seni Islam
Ketua : Dr. H. Faturrohman, M.Pd.
Sekretaris : Dr. KH. Thoha Sarbini, M.Pd
Anggota : 1. Dr. H. Mahpudin
: 2. Drs. H. Sandir Usman
: 3. Drs. H. Ahmad Bahir Ghozali
Komisi Komunikasi, Informasi dan Pemeliharaan Dokumen
Ketua : Prof. Dr. H. Encep Syarifuddin, M.Pd.
Sekretaris : H. Endan Musaddad, M.Ag.
Anggota : 1. H. Lukman Hakim
: 2. Aan Anshori, M.Kom
: 3. M.Fauzi, Sp., M.Si.
Komisi Hukum dan Perundang-undangan
Ketua : Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.H.
Sekretaris : Dr. H. Ahmad Zaini, S.H
Anggota : 1. H.A. Razak Alzab, S.H.,M.H
: 2. Dr. Iin Ratna Sumirat, SH, MH.
: 3. Dr. Aan Aspianto, S.Si, SH, MH.
Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat :
Ketua : Dr. KH. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
Sekretaris : Dr. Fadlullah
Anggota : 1. Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd
: 2. Drs. KH. Zainuddin, M.A
: 3. Drs. H. Sakhrudin, M.M.Pd
Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga :
Ketua : Dra. Hj. Bad’iah Syibromalisi
Sekretaris : Dra. Umdatul Hasanah, M.Ag
Anggota : 1. Hj Faijah, A.Ma, S.H.
: 2. Hj. Durrotul Bahiyah
: 3. Dra. Hj. Euis Cholasoh
Secara keseluruhan, personel pengurus Majleis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten Masa Khidmat 2011-2016 dimulai dari Dewan Penasehat, Pengurus Harian dan Komisi-Komisi (Anggota Pleno)
berjumlah 94 orang. Jumlah tersebut masih akan bertambah apabila
melibatkan personil kepengurusan badan/lembaga di lingkungan MUI
lainnya, seperti: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik
(LP POM).
Aktifitas para Pengurus MUI Provinsi Banten pada umumnya meliputi rapat, menghadiri undangan baik instansi pemerintahan maupun mitra kerja, kunjungan keluar ibu kota Provinsi, seperti ke daerah-daerah, baik Kabupaten/Kota maupun Kecamatan untuk menggalang relasi, penyelenggaraan kegiatan organisasi sehari-hari serta pengendalian dan pelaksanaan administrasi organisasi yang diperlukan, termasuk piket para Ketua dan Sekretaris.
D. Program Kerja MUI Provinsi Banten
1. Komisi Pengembangan Ukhuwah Islamiyah
a. Memperkokoh persatuan umat (Wahdatul Ummah) antar sesama ormas dan lembaga Islam, dengan melakukan pertemuan secara periodik.
b. Mensosialisasikan pemahaman yang utuh mengenai makna persaudaraan sesama muslim (Ukhuwah Islamiyah), persaudaraan sebangsa dan setanah air ( Ukhuwah Wathaniyah) dan persaudaraan sesama manusia (Ukhuwah Basyariyah).
c. Mengembangkan Ukhuwah Islamiyah melalui lembaga keagamaan Islam seperti Masjid, Pesantren, Madrasah, dan
Perguruan Tinggi
2. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat.
a. Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di daerah khusus seperti kawasan industri, pemukiman baru, dan daerah tertinggal/pedalaman
b. Memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap umat Islam
terutama daerah miskin dalam rangka penguatan akidah umat.dari ancaman pendangkalan dan penyampaian paham,
pemikiran, aliran dan ideologi sesat.
c. Membangun jaringan dan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik dalam rangka memperkuat dakwah dan syiar Islam.
d. Mempelopori dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian/pendidikan kader dakwah.
e. Mendorong segenap jomponen bangsa khususnya umat Islam agar secara Pro aktif mengatasi terhadap ancaman gerakan komunisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
f. Melakukan pengkajian tentang metode, materi, subjek dan media dakwah sesuai dengan perkembangan zaman.
g. Meningkatkan pengembangan masyarakat melalui pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada dakwah bil hal.
h. Menerbitkan buletin dakwah MUI secara pribadi
i. Melakukan dakwah dalam upaya membendung de Radikalisme di kalangan muslim
j. Melakukan pembiaan terhadap aliran menyimpang supaya kembali kepada ajaran yang benar
3. Komisi Pengembangan Pendidikan Islam dan Pembinaan Seni Budaya Islam
a. Merintis pendirian perpustakaan Islam.
b. Mendorong meningkatkan kualitas pendidikan Islam baik pendidikan formal maupun informal. Sehingga memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif
c. Memberikan kontribusi pemikiran tentang masalah-masalah
pendidikan khususnya pendidikan Islam.
d. Meningkatkan kordinasi dan sinergi lembaga Islam.
e. Mendorong pengembangan seni budaya Islam dalam rangka mengangkat peradaban Islam.
f. Mendorong dan membina tontonan danp produk kesenian Islam.
g. Melakukan kajian teks-teks tentang budaya dan kesenian Islam.
h. Mensosialisasikan dengan pilar kebangsaan terutama kepada MUI Kecamatan.
4. Komisi Pengkajian dan Pengembangan
a. Melakukan kajian terhadap berbagai aliran keagamaan/kepercayaan yang berkembang dan memberikan
penjelasan yang benar dan memadaia dalam upaya melindungi umat dari aliran, kepercayaan dan ideologi yang sesat.
b. Melakukan kajian dan penelitian terhadap buku, karya ilmia dan
berbagai refrensi lainya yang meresahkan syarakat dan yang diduga mengandung pemahaman-pemahaman atau pemikiran sesat.
c. Merespon berbagai isu yang muncul di media massa yang terkait dengan persoalan keagamaan.
d. Melakukan pengkajian penggunaan teknologi moderan dengan menggunakan standar nilai-nilai Islam untuk menekan dampak negatif bagi perkembangan akhlak umat.
e. Mengadakan kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar, lokakarya, simposium, bedah buku dan dialog untuk membahas masalah-masalah aktual.
f. Melakukan sosialisasi hasil pengkajian kepada umat Islam dan masyarakat pada umumnya.
5. Komisi Penetapan Hukum dan Fatwa
a. Mengembangkan kegiatan ilmiah syariah dikalangan ulama.mengenai berbagai masalah umat Islam sesuai dengan tingkatan kebutuhan dalam memberikan bimbingan dan pedoman hukum bagi umat Islam.
b. Meningkatkan kedudukan dan peranan komisi fatwa menuju.kesatuan fatwa sebagai form ilmiah di antara ulama dengan menyelenggarakan pertemuan secara berkala dan sistematis, antara komisi fatwa provisi dengan komisi fatwak Kabupaten/Kota
c. Meningkatkan dan memperluas fatwa dengan mengundang ulama-ulama yang berada pada ormas-ormas Islam.
d. Memasyarakatkan hasil kajian-kajian ulama Islam dan memberikan masukan kepada instansi pemerintah, lembaga
swasta, atau perorangan yang membutuhkan .
e. Mengusahakan agar setiap MUI menjadi pertimbangan dalam penetapan perda.
6. Komisi Hukum dan Perundang-undangan
a. Mengefektifkan kajian hukum mengenai berbagai aspek kehidupan untuk disosialisasikan sebagai pedoman dan tuntutan dalam kehidupan masyarakat maupun lembaga penegakan
hukum.
b. Mempersiapkan dan mencermati usulan/masukan penyusunan RUU dan peraturan perundang-undangan lainnya.
c. Mengembangkan kajian-kajian hukum Islam diberbagai bidang
untuk tersusunnya kondifikasi hukum Islam Indonesia yang berisikan ulama Indonesia.
d. Mencermati perkembangan pelaksanaan hukum, perundangundangan baik secara nasional dan daerah.
e. Mendorong badan/lembaga hukum nasional dalam penegakan hukum di Indonesia.
7. Komisi Hubungan Luar Negri dan Ormas Islam
a. Meningkatkan peran MUI dalam menjalin kerjasama internasional khususnya pada bagian kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan beragama
b. Meningkatkan kepekaan dan sikap tanggap terhadap permasalahan negara-negara muslim dan umat Islam
Internasional sebagai perwujudan solidaritas dan Ukhuwah Islamiyah
c. Meningkatkan hubungan antar bangsa-bangsa muslim antara lain dengan saling mengadakan kunjungan muhibah
d. Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan lembagalembaga Islam Internasional khususnya di bidang dakwah dan lainnya.
e. Mendorong penguatan hubungan dengan lembaga-lembaga Islam Internasional seperti Rabitha Alam Islami.
8. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama
a. Meningkatkan kerukunan hidup antara umat beragama dalam rangka penguatan integrasi nasional
b. Mengupayakan terwujudnya pemahaman yang sama tentang toleransi antar umat beragama, khususnya di kalangan pemimipin umat beragama dan para pemimpin bangsa.
c. Mengikuti perkembangan penyusunan RUU kerukunan umat beragama dan mendorong untuk segera disahkan serta
melaksanakannya secara konsisten.
d. Meningkatkan kerja sama dan konsul tasi dengan majlis-majlis agama dan pemerintah.
e. Melaksanakan studi yang seksama dan kontinu tentang kehidupan intern dan antar umat beragama di Indonesia
f. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan regional dan Internasional.
9. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga
a. Meningkatkan kerja sama dengan badan/ormas/intansi terkait upaya pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga.
b. Memberikan kontribusi pemikiran keagamaan mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan, remaja dan keluarga serta turut memberikan solusi dalam merespon maslahmaslah yang dihadapi.
c. Melakukan sosialisasi Gender Mainstriming (Pengarusutamaan
Gender) sesuai dengan prinsip dan norma Al-Qur’an dan As Sunnah.
d. Memprakarsai adanya pelatihan bagi tokoh-tokoh muda agar visi keagamaan dan kebangsaan yang benar.
10. Komisi Komunikasi, Informasi dan Pemelihara Dokumen
a. Melakukan upaya pengadaan dan pengembangan media komunikasi dan informasi baik cetak, elektronik maupun degital untuk mensosialisasikan segala capaian MUI secara nasional, regional naupun global.
b. Membangun jaringan media komunikasi digital, melalui pemanfaatan internet yang dapan menghubungkan secara cepat antar MUI pusat dan MUI daerah seluruh Indonesia dan ormas
serta lembaga Islam lainnya.
c. Mengupayakan terwujudnya komunikasi dan kerja sama antar
penerbit dan penulis muslim guna lebih mengembangkan dunia pustaka Islam di Indonesia.
d. Membangun jaringan kerja sama dengan kalangan pimpinan media massa dan lembaga-lembaga terkait, agar kebebasan pers dan penyiaran tetap terpelihara dengan jalan mendorong
dipatuhinya Kode Etik Jirnalistik (KEJ), segala peraturan perundang-undangan, serta etika yang berlaku/dianut oleh
sebagian terbesar masyarakat Indonesia.
e. Melakukan upaya pembangunan perpustakaan MUI yang menghimpun segala dokumen MUI sejak berdirinya. Sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi mereka yang melakukan
kajian sejarah dan yang memerlukan informasi mengenai kegiatan MUI dari tahun ke tahun.
11. Komisi Pemberdayaan Perekonomian Islam
a. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah dan zakat.
b. Meningkatkan praktek ekonomi kerakyatan yang mampu pertumpu pada konsep syariah.
c. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi sistem ekonomi syariah.
d. Meningkatkan kordinasi dan sinerhi pelaksanaan dan pemanfaatan kesejahteraan umat.
e. Mendorong percepatan berdirinya bank-bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, koprasi syariah, modan ventura syariah, Bank Syariah Banten (BSB), dan usaha-usaha lainnya.
Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten Masa Khidmat 2021-2026 Hasil Pergantian Antar Waktu
A. Dewan Pertimbangan
Ketua : Prof. Dr. KH. E. Syiblii Syarjaya, LML, MM.
Wakil Ketua : Dr. KH. AM. Romly, M.Hum.
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Suparman Usman, SH.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, MT.
Wakil Sekretaris : Dr. H. Endad Musaddad, SH.
Wakil Sekretaris ; H. Tb. Rubal Faisal, SE, ME.
Wakil Sekretaris : Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum.
Anggota :
1. KH. Abuya Muhtadi Dimyati.
2. Dr. H. Wahidin Halim, M.Si.
3. Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos, MAP.
4. Dr. H. Nanang Fatchurochman, S.Pd, M.Pd.
5. H. Muhsinin, SE, M.Si.
6. Dt. Ir. Rd. Deden Syaiful Achyar, M.Sc.
7. Drs. H.A. Taufik Nuriman, MM, MBA.
8. Prof. Dr. HMA. Tihami, MA, MM.
9. Prof. Dr. H. Zakaria Syafei, M.Pd
10. Dr. H. Encep Safrudin Muhyi, MM, M.Sc.
11. KH. Ariman Anwar.
12. KH. Ahmad Baijuri Khotib, MA.
13. KH. Tb. Abdul Hakim
14. KH. Junaedi.
15. Drs. H. Aep Saefuddin, MR.
16. KH. Anang Azhari Ali.
17. KH. Moh. Mas’ud.
18. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
19. KH. A. Wahab Sahari, MA.
20. Dt. HM. Syamsudin, M.Pd.
21. KH. Zaenal Abiidin Syuja’i, Lc.
22. Drs. H. Babay Sujawandi.
23. KH. Turmudzi.
24. Ir. KH. Makmur Masyhar.
25. Drs. H. Udin Saparudin, MM, M.Si.
26. Ir. Drs. H. Agus Nizar Vidiansyah, M.Kom.
27. Prof. Dr. H. Syarifuddin, M.Pd.
28. Hj. Rumiah, S.Pd.
29. KH. Rasid Khan, PB.
30. KH. Mansyur Muhyiddin.
31. Ketua-Ketua Ormas Islam Se-Provinsi Banten.
B. Dewan Pimpinan
Ketua Umum : KH. Tb. Hamdi Ma’ani Rusydi
Wakil Ketua Umum : KH. Mahmudi, S.Pdi, M.Si.
Wakil Ketua Umum : Dr. HA. Bazari Syam, M.Pd i
Ketua : Dr. HM Rasna Dahlan, M.Ag.
Ketua : KH. Bunyamin Hafidz.
Ketua : Dr. H. Chatib Rasyid, SH, MH.
Ketua : Prof. Dr. H. Ilzamudin Ma’mur, MA.
Ketua ; Drs. KH. Moh. Suhri Usman, M.M.Pd.
Ketua : KH. Alwiyan Qosid Syam’un.
Ketua : Dr. H. Ahmad Sanusi, MA.
Ketua : Dr. H. Rizqullah Thohuri, MBA.
Ketua : Dr. Iin Ratna Sumirat, SH, M.Hum
Ketua : KH. Mulya Rahayu Rahmatullah, Lc, M.Hum.
Sekretaris Umum : Dr. H. Endang Saeful Anwar, Lc, MA.
Sekretaris : Dr. H. Abdul Rozak, MA.
Sekretaris : Dr. H. Andi Rosa.
Sekretaris : Dr. Ir. H. Syafrol Makmur, M.Pdi.
Sekretaris : Drs. KH. Bahrul Amiq, MM, MA
Sekretaris : Drs. H. Deni Rusli, M.Si
Sekretaris : Dr. H. Rodani, M Si.
Sekretaris : Ikhwanudin Syarif, M.Si.
Sekretaris : Drs. Syamsul Ma’arif, S.Ag M.Pd
Sekretaris : Dr. H. Sukron Makmun, Lc, LLM
Sekretaris : Anisatussholihah, S.Pdi.
Bendahara Umum : H. Mas Muis Muslich, SH
Bendahara : Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si.
Bendahara : H. Rudy Suntoro, S.Kp, M.Kes.
Bendahara : Drs. H. Syamsudin, M.Si
Susunan Pengurus MUI Provinsi Banten Masa Khidmat 2021-2026.
Betdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, Nomor : Kep-001/XVI/SK/I/2022 Tentang Pengangkatan Personalia Perangkat Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten masa khidmat 2021-2026, maka terbentuk komposisi Pengurus MUI Provinsi Banten yang baru.
Lampiran I : Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Banten
Nomor : Kep-001/XVI/SK/I/2022
Tanggal : 29 Jumadil Ula 1443 H / 03 Januari 2022 Tentang : Pengangkatan Personalia Perangkat Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten Masa Khidmat 2021-2026
KOMISI-KOMISI
1. KOMISI FATWA
Ketua : KH. Imaduddin Utsman, M.A.
Sekretaris : K. Ahmad Irsyad al Faruq
Anggota : 1. KH. Hasan Basri
2. Drs. KH. A. Baijuri
3. KH. Endin Zaenuddin
4. KH. A. Ruyadi Zaeni
5. KH. Ahmad Izzuddin, Lc.
6. KH. Saefuzzaman
7. Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom.
8. Dr. Fathul Muin, S.H., L.L.M.
9. Dr. Ahmad Ali MD.
10. KH. Muhammad Lili Nahriri, Lc., M.A.
11. KH. Achmad Badrudin RH.
12. KH. Daelami
13. KH. Endang Buhori
14. Imam Abdul Qudus NY, M.Ag.
15. KH. Dawam Mu’allim
16. Ervi Siti Zahroh Zidni, S.Si., M.SI.
17. Dra. Hj. Nurul Khotimah, M.Ag.
18. KH. Qosasih Fathony, S.Pd.I.
19. KH. M. Thobary Syadzily.
20. KH. Sonhaji
21. KH. Sam’un Nawawi
2. KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
Ketua : Drs. H. Badri Hasun, M.M.
Sekretaris : Dr. Efi Afifi, M.Pd.
Anggota :
1. Ahmad Baidhowi, S.Ag.
2. Dr. Ukun Kurnia
3. KH. Edi Suhrowardi
4. Dr. Nurul Huda Ma’arif
5. KH. Matlubi Ariman
6. H. Masduki, M.A.
7. KH. Tb. A. Khudori Yusuf
8. KH. Mahmud Nawawi
9. Dr. Fathurrohman, M.Pd.
10. Drs. KH. Abdullah Syarif, M.SI.
11. KH. Athoullah
12. Drs. H. Enjen Mahruri
13. H. Salman Al-Farisi, M.Pd.
3. KOMISI DAKWAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Ketua : Drs. KH. Makmun Syahroni
Sekretaris : Dr. Hj. Rt. Enong Suhaeti, M.SI.
Anggota :
1. Dr. Hj. Umdatul Hasanah, M.Ag.
2. Drs. H. Iin Mansur, M.SI.
3. Drs. KH. Matin Syarkowi
4. Budi Budiman, S.Pd., M.Pd.
5. KH. Abdul Ghofur
6. H. Asep Ali Solahudin, Lc.
7. KH. Arif Hidayat
8. Dr. H. Jalim Muslim, M.SI.
9. Dra. Aaf Tafriziah, M.E.
10. Odih Hasan, M.Si.
11. KH. Syahroni Nawawi
12. Dr. Imron Rosyadi, M.Pd
4. KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
Ketua : Dr. H. Machdum Bachtiar, M.Pd.
Sekretaris : Drs. H. Tb. Juwaeni, M.Ag.
Anggota :
1. Dr. H. Muhajir
2. Dr. H. Subhan Mughni, M.Ed.
3. Drs. H. Suaidi, M.Pd.
4. Drs. KH. Hudori, KA., M.Pd.I.
5. H. Kholid Makmun, Lc., M.A.
6. H. Uus Muhammad Husaeni, Lc., M.Pd.I.
7. Dr. H. Zaki Ghufron, M.A.
8. Ahmad Syihabuddin, S.Pd.I.
9. Drs. Ahmad Suja’i, M.M.
10. Arif Rohman, M.A.
11. Dede Wahid, M.Pd.
12. Hj. Hayatinufus, M.Pd.I.
5. KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
Ketua : Dr. H. Helmi Faizi Bahrul Ulumi, M.Hum.
Sekretaris : Nandang Kosim, S.Ag., M.Pd.
Anggota :
1. Dr. A. Mufti Ali
2. Dr. H. Ayatullah Humaeni
3. Dr. Mohammad Hudaeri, M.Ag.
4. KH. Ahmad Fadhil, Lc., M.Hum.
5. Dr. H. Abdul Rozak Sastra, M.A.
6. Dr. Delly Maulana, M.PA.
7. Dr. H. Ari Hasan, M.Pd.I., M.Pd.
8. Dr. Tb. A. Faisal Abbas, M.SI.
9. Dr. Hj. Ilah Holilah, M.Si.
10. Dr. Hidayatullah
11. Muhammad Nandang Sunandar, M.A.
12. Dr. Wasehudin, M.Si
6. KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ketua : Dr. Aan Aspianto, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. E. Zaenal Mutaqin, M.A., M.H.
Anggota :
1. Dr. Ahmad Zaini, S.H.
2. Dr. Agus Prihartono, S.H., M.H.
3. Epi Hasan Rifa’i, S.H., M.H.
4. Kombes Pol (Purn) H. Entis Sutisna, SH.
5. Drs. H. Dahlan Hasyim, S.H., M.H.
6. Drs. H. Edi Mujahidi Amin, S.H., M.A.
7. H. M. Syarifudin, S.H.
8. Fuqoha, M.H.
9. Rojali, S.H.
10. H. Ruslan Sudjaja, S.H., M.H.
11. Erlan Setiawan, S.HI., S.H., M.H.
12. Bani Hasyim, S.H.
13. Hj. Ade Yuliasih, S.H., M.KN.
7. KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
Ketua : Dr. H. Efi Syarifudin
Sekretaris : Dr. Mulyadi
Anggota :
1. H. Mochammad Kamil Husain, Lc., M.SI.
2. Uus Mahrus, S.E.
3. H. Surya Darma Syam, Lc., M.Sy
4. Dr. H. Juberi Marwan
5. Drs. H. Heli Slamet, M.SI.
6. Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, M.SI.
7. Deden Hidayat, M.Sy.
8. H. Ahmad Saifuddin Has, S.Ag., M.M.
9. Drs. H. Asep Syahroni
10. Wawan Mulyana, S.Si, SE, M.M.
11. Drs. H. Amin, M.Pd.I
8. KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
Ketua : Ir. Hj. Reni Pudjiati, M.Ag.
Sekretaris : Hj. Saodah, S.Pd.I., M.SI.
Anggota :
1. Hj. Maemanah Mujtahidin, S.Ag.
2. Hj. Rt Encop Sofiah, S.Pd.I.
3. Dra. Iyat Hulaiyah, M.Ag.
4. Dr. Hj. Jahriah, M.M.
5. Dr. Hj. Sulastri, M.Pd.
6. Dra. Hj. Futihat
7. Dra. Hj. Siti Bilqis Rochmi, M.Hum.
8. Rifta Rohmatul Umamah Usman, S.E.
9. Hj. Titi Suniti, S.Ag.
10. Dra. Hj. Jundah Ibrahim, M.A.
11. Hj. Rt. Eha Solihah.
9. KOMISI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Syihabudin, M.SI.
Sekretaris : Drs. H. Khatib Mansur, MH.
Anggota :
1. Toni Anwar Mahmud, M.Si.
2. Syair Asiman, S.Ag.
3. H. Lukmanul Hakim, S.Ag., M.SI.
4. Muhibudin, M.Si.
5. Irwan Silmi Muawwan, S.H.
6. Hj. Sita Nurseha, S.Ag.
7. Dr. Lilis Aslihah Rahman, S.Kom., M.M.
8. Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H.
9. Dr. Sholahudin Al Ayubi.
10. Saeful Rohman, S.E.
11. Hairuzaman, S.Pd.
12. Maksuni Husain
13. Aas Arbi Syahrastani
14. H. Taufik Munir, Lc., M.A
10. KOMISI HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA
Ketua : Drs. KH. Amin Munawwar, M.A.
Sekretaris : KH. Hamdan Suhaemi, S.Pd.I.
Anggota :
1. Drs. H. Ahmad Bahir
2. Dr. Syafiin Mansur, M.A.
3. Dr. H. Asnawi Sarbini
4. KH. Ara Juhara
5. Drs. H. Anhari Bardani, M.SI.
6. H. Yusuf Baihaqi, S.Sos., M.SI.
7. Agin Daniel, M.A.
8. Endang Iriawan, S.Pd.I.
9. Ahmad Syakim, A. M.Pd.
10. H. Ubaidillah Kabier
11. Salim Rosyadi, M.A.
12. Dr. Zakaria, M.A.
11. KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
Ketua : Dr. H. Dede Permana
Sekretaris : Rohman, M.A.
Anggota :
1. Prof. Dr. Djawahir Hejazziey, S.H., M.A., M.H.
2. KH. Nurcholis Ali, Lc.
3. Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.A.
4. H. Lili Halili, Lc., M.A.
5. Dr. Ahmad Baihaqi
6. Dr. H. Aang Saeful Milah
7. Dr. Iyan Fitriana, S.HI., M.Pd.
8. Drs. H. Abdul Ro’uf, M.Si
9. H. Achmad Jajuli, S.Pd.
10. H. Ridwan Bahrudin, Lc., MH.
11. H. Taufik Imron, Lc., MA.