Oleh : Hairuzaman.
(Pemerhati Futurologi dan Masalah Sosial)
Kabar wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada usia 87 tahun menggemparkan Timur Tengah, Minggu, 6 Juli 2026 waktu Teheran. Televisi pemerintah IRIB mengabarkan Khamenei meninggal dunia setelah sepekan menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Teheran. Hingga berita ini diturunkan, kantor resmi Rahbar belum merilis pernyataan tertulis.
Ali Khamenei memimpin Iran selama 37 tahun sejak menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini pada 1989. Di bawah kepemimpinannya, Iran bertahan dari sanksi berat, mengembangkan program nuklir, dan memperluas pengaruh lewat jaringan proksi di Lebanon, Suriah, Irak, hingga Yaman. Kepergiannya menandai berakhirnya era sekaligus membuka babak transisi paling krusial dalam sejarah Republik Islam Iran.
Konstitusi Iran Pasal 111 mengatur mekanisme suksesi. Dewan Ahli atau Majles-e Khobregan yang beranggotakan 88 ulama senior akan bersidang untuk memilih Pemimpin Tertinggi baru. Selama Dewan Ahli belum mencapai mufakat, tugas Rahbar dijalankan oleh Dewan Sementara yang terdiri dari Presiden, Ketua Kekuasaan Kehakiman, dan satu anggota Dewan Ahli pilihan Dewan Garda Konstitusi.
Sesaat setelah kabar duka disiarkan IRIB, Garda Revolusi Iran (IRGC) menaikkan status siaga nasional. Pasukan dikerahkan di titik-titik vital Teheran, Qom, dan Isfahan. Akses internet di beberapa provinsi dilaporkan melambat. Kantor berita Fars menyebut langkah ini “untuk mencegah provokasi musuh asing”. Di Qom, ribuan santri menggelar salat gaib di Kompleks Makam Fatimah Masumah.
Reaksi pasar global langsung terasa. Harga minyak mentah Brent melonjak 3,2% ke level 91,40 dolar AS per barel pada pembukaan perdagangan Asia, Senin, 7 Juli 2026. Analis menyebut lonjakan dipicu kekhawatiran gangguan pasokan jika terjadi instabilitas di Selat Hormuz, jalur 20% minyak dunia. Bursa Teheran menghentikan perdagangan sementara untuk meredam aksi jual.
Siapa pengganti Khamenei menjadi pertanyaan terbesar. Beberapa nama mencuat di kalangan pengamat Teheran. Pertama, Presiden Iran saat ini yang dinilai dekat dengan IRGC dan punya basis konservatif kuat. Kedua, Ketua Kekuasaan Kehakiman Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, ulama senior yang berpengalaman di lembaga yudikatif. Ketiga, Mojtaba Khamenei, putra kedua Rahbar, yang disebut-sebut berpengaruh di belakang layar meski UU Iran melarang suksesi dinasti. Keempat, Alireza Arafi, Ketua Dewan Ahli saat ini.
Direktur Center for Iranian Studies Universitas Teheran, Prof. Mohammad Marandi, mengatakan proses pemilihan bisa berlangsung cepat atau berlarut. “Jika faksi konservatif solid, nama bisa muncul dalam 48 jam. Jika ada tarik-menarik antara ulama tradisional dan IRGC, prosesnya bisa berminggu-minggu,” ujarnya kepada Al Jazeera.
Bagi dunia, ada tiga skenario pasca-Khamenei. Skenario pertama, status quo. Jika figur konservatif senior terpilih, doktrin “Poros Perlawanan” berlanjut. Dukungan ke Hizbullah Lebanon, Hamas, Houthi Yaman, dan milisi Irak tetap mengalir. Negosiasi nuklir dengan AS dan Eropa akan tetap alot.
Skenario kedua, moderat terbatas. Jika muncul figur yang lebih pragmatis, Teheran mungkin membuka ruang dialog untuk meredakan sanksi ekonomi. Namun langkah itu berisiko bentrok dengan kepentingan IRGC yang selama ini mengontrol sebagian besar ekonomi Iran.
Skenario ketiga, kekosongan kekuasaan. Jika Dewan Ahli deadlock, IRGC berpotensi mengambil peran politik lebih besar. Instabilitas dalam negeri bisa memicu unjuk rasa, mengingat krisis ekonomi dan isu kebebasan yang masih jadi bara. Gelombang protes “Wanita, Hidup, Kebebasan” 2022 menjadi pengingat bahwa legitimasi jalanan tetap faktor penting.
Amerika Serikat melalui Juru Bicara Gedung Putih menyatakan “memantau situasi dengan cermat” dan berharap “transisi berlangsung damai”. Israel meningkatkan kesiagaan militer di perbatasan utara. Arab Saudi menyerukan “stabilitas dan tidak campur tangan”. Sementara Uni Eropa mendesak Iran “menjaga komitmen non-proliferasi nuklir”.
Bagi Indonesia, dampak langsung berpotensi ke harga BBM dan biaya haji. Iran adalah produsen minyak utama OPEC. Gangguan sekecil apa pun di Teluk Persia akan menekan APBN. Kementerian Luar Negeri RI melalui Jubir Rolliansyah Soemirat mengimbau WNI di Iran untuk tetap tenang, menghindari kerumunan, dan terus memantau imbauan KBRI Teheran. Saat ini terdapat 385 WNI di Iran, mayoritas mahasiswa.
Duta Besar RI untuk Iran, Ronny Prasetyo Yuliantoro, mengatakan KBRI telah mengaktifkan hotline 24 jam. “Kami koordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan keamanan WNI. Sampai malam ini situasi terkendali,” ujarnya via telepon, Senin dini hari WIB.
Pengamat Timur Tengah dari UI, Yon Machmudi, menilai RI perlu menyiapkan diplomasi mitigasi. “Jika Iran chaos, harga minyak naik, inflasi kita kena. Kedua, posisi RI di OKI akan diuji. Selama ini Iran dan Saudi adalah dua kutub. Jika konfigurasi berubah, Jakarta harus lincah,” katanya.
Di dalam negeri Iran, tantangan Pemimpin Tertinggi baru tak ringan. Ekonomi tertekan sanksi, inflasi 42%, pengangguran muda tinggi. Generasi Z Iran lebih terkoneksi dunia luar dan menuntut kebebasan. Di sisi lain, IRGC makin kuat secara bisnis dan militer. Siapa pun yang terpilih harus menyeimbangkan ulama, IRGC, dan jalanan.
Ali Khamenei meninggalkan warisan kompleks: negara yang berdaulat tapi terisolasi, program nuklir maju tapi ekonomi sulit, pengaruh regional luas tapi hubungan global tegang. Kepergiannya bukan sekadar pergantian orang. Ini pertaruhan arah Republik Islam 40 tahun ke depan: tetap tertutup atau membuka diri, tetap konfrontatif atau kompromi.
Dunia kini menunggu ketukan palu di ruang sidang Dewan Ahli. Satu keputusan di Qom, dampaknya terasa dari Selat Hormuz hingga SPBU di berbagai belahan dunia. **