Jakarta | HARIAN EXPOSE.com —
Tinawati Andra Soni mengatakan, program yang baik akan memiliki dampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menurutnya bersedia berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam berbagai kegiatan agar program yang dilaksanakan bisa optimal dan langsung diserap masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program berjalan dengan baik, terkoordinasi, serta berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Tinawati usai mengikuti kegiatan rapat mengenai penguatan tata kelola lembaga Dekranas-Tim Penggerak PKK-Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Hotel Bidakara Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Senin (21/9/2026).
Menurutnya, Pemprov Banten akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah agar program yang dilaksanakan lebih optimal. Program penguatan kesejahteraan, pendampingan, dan pengembangan masyarakat perku kolaborasi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami di Provinsi Banten siap berkolaborasi dan melakukan implementasi secara nyata hingga tingkat desa dan kelurahan,” tegas Tinawati.
Dalam sambutannya, Ketua Harian Dekranas yang juga Ketua TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan, rapat tidak hanya membahas program kegiatan tetapi juga memperkuat tata kelola lembaga. Penguatan lembaga sebagai fondasi pelaksana tugas dan fungsi organisasi secara objektif, terarah, dan berkelanjutan.
“Ibu-ibu semua istri kepala daerah atau yang telah ditunjuk kepala daerah, memimpin ketiga organisasi ini telah bekerja keras. Kita harapkan bisa mendukung program-program pemerintah,” ungkapnya.
“Kelembagaan yang kuat membutuhkan tata kelola yang jelas. Mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi,” tambah Tri.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dapat menjalankan perannya secara optimal. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu menjadi hal sangat penting.
“Ketiga lembaga ini memiliki karakteristik tugas maupun fungsi yang berbeda namun memiliki titik temu yang sama. Yaitu dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Tri mengungkapkan, penguatan tata kelola kelembagaan Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu untuk Indonesia tengah dan Indonesia timur akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Rencananya akan dilaksanakan pada Oktober dan November mendatang.
“Hari ini untuk Indonesia bagian barat karena kapasitas gedung mampunya untuk Indonesia bagian barat saja,” jelas Tri. (Hrz/Red).