PANDEGLANG, Harianexpose.com —
Persoalan maraknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang disinyalir melakukan kegiatan usaha fiktif di 14 desa yang berada di wilayah Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Bamten, langsung direspons oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan.
Dihubungi via telephone, Doni, mengatakan, kalau masalah Bumdes di Cikeusik kami monitor apa yang disampaikan media. memang disana di dalam pemberitaan bahwa dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH). Kalau misalnya sudah dilaporkan ke APH kita juga tidak bisa bertindak.
Doni menuturkan, pihaknya untuk saat ini sudah menugaskan Kabid Pemberdayaan. “Kami sudah memerintahkan Pak Samsam untuk mengecek Bumdes mana saja yang diduga seperti itu. Kami sedang mengecek supaya bisa seimbang. Nanti apa yang disampaikan,” ungkap Doni, kepada awak media, pada Kamis (18/11/2021).
Doni mengungkapkan, terkait keuangan, Direktur Bumdes harus bertanggungjawab. “Itu uang Bumdes pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa nanti asset-assetnya dipertanggungjawabkan oleh Direktur,” tandasnya.
Disinggung jika terjadi persoalan dengan keuangan Bumdes, Doni menegaskan, Direktur Bumdes harus bertanggung jawab. Karena uangnya berasal dari Dana Desa dari anggaran Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pemuda Cikeusik, Ahmaad Saepudin, pihaknya mengapresiasi langkah cepat Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang. “Kami sangat mengapresiasi Kepala Dinas yang langsung bergerak cepat menangani persoalan Bumdes. Jangan sampai uang negara dihamburkan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadinya,” ujarnya.
Ahmad menegaskan, dalam waktu dekat ini kawan-kawan lintas aktivis, Ormas, Organisasi Kepemudaan dan LSM akan menggelar aksi massa jika diperlukan. “jika perlu, kita siap turun menggelar aksi unjuk rasa untuk mendorong agar Kejari dan Polres Pandeglang segera melakukan penyelidikan dan penyidikan,” tandasnya.
Ia berharap persoalan Bumdes menjadi momentum untuk membersihkan Kecamatan Cikeusik dari oknum-oknum yang berperilaku korup.
Reportase : Roni.
Editor In Chief : Hairuzaman
