PT. Jovan Anugerah Sejahtera Desa Nagara Padang Disinyalir Tak Kantongi Izin

0

Serang, Harianexpose.com  –

Diketahui peternak ayam pedaging yang berlokasi di Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Bnaten, disinyalir tidak memiliki Izin baik UKL-UPL dan dokumen izin yang lainnya.

Sinyalemen itu disampaikan oleh Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat Bintang Merah Indonesia (BMI) Kabupaten Serang, Imat Rahmatullah, pada Senin (25/4’2022). Menurut ia, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Dinas Perizinan Kabupaten Serang, dan sudah mendapatkan jawaban tertulis secara resmi yang menyatakan bahwa PT. Jovan Anugerah Sejati tidak terdaftar dan diduga tidak mengantongi Izin.

“Kami dari LSM BMI melayangkan surat kepada Dinas Perizinan Kabupaten Serang, terkait izin PT. Jovan, sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 terkait informasi publik untuk mengetahui izin perusahaan ternak atas nama PT. Jovan Anugerah, pada 25 Maret 2022, Dinas Perizinan Kabupaten Serang, secara resmi melalui Surat No : 503/121/DPMPTSP/2022 menyatakan bahwa Perusahaan ternak ayam tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Perizinan Kabupaten Serang” tandasnya

Lebih lanjut imat menjelaskan, pihaknya akan mendorong kepada Bupati Serang melalui Dinas DPMPTSP Kabupaten Serang, untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi penutupan pada perusahan ternak PT. Jovan Anugrah Sejahtera yang berlokasi di Kp. Cemplon, Desa Nagara Padang, sebelum pihak perusahaan memenuhi kewajibannya, Dalam hal ini memenuhi dokumen perizinan sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Karena disinyalir tidak mengantongi izin.

“jika keinginan kami tidak di akomodir melalui surat, maka kami akan melakukan aksi massa kepada Bupati Kabupaten Serang. Karena pihak perusahaan telah melanggar aturan baik Perda maupun Undang-undang. Kami dari LSM BMI minta kepada Bupati Serang melalui Dinas DPMPTSP untuk membuat rekomendasi kepada Pol PP, agar dilakukan tindakan penutupan kepada perusahaan itu lantaran sudah tidak sesuai dengan aturan.

“Bahwa dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang PPLH Pasal 36 Ayat 1, dapat diketahui mengenai sanksi bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengantongi Izin dapat di pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun ditambah lagi dengan denda paling sedikit adalah Rp 1 Miliar dan paling banyak Rp 3 Miliar, dan Kita pastikan akan menutup perusahaan ternak melalui pemerintah daerah Kabupaten Serang,” bebernya. (Msi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *