BPW Peradin Banten Berikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

0

Reportase : Sukri – Editor In Chief : Hairuzaman.

Kota Serang, Harianexpose.com |

Musyawarah Wilayah ke-2 Badan Pengurus Wilayah Banten Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Provinsi Banren, berlangsung di Hotel Le Dian Kota Serang, pada, Rabu (14/12), dengan Thema ” Optimalisasi Kinerja Organisasi Dalam Mewujudkan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat”.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekjen BPP Peradin, Dr. Hendrik E Purnono, Ketua Koordinator MAKI Indonesia, Boyamin, Dewan Penasehat.PERADIN Banten, Hj. Aam Maryamah. Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Banten, Kombes Yuliani SH, MH, mewakili Kapolda Banten, Irjen Pol Prof Dr. Rudy Heryanto Adi Nugroho SH, MH, yang menyampaikan bahwa Bidkum Polda Banten siap untuk bekerjasama dalam pelatihan di bidang hukum.

“Ini merupakan suatu ide yang sangat baik, Polri merupakan salah satu institusi yang banyak berkepentingan dengan tugas dan kegiatan dibidang hukum,” bebernya

Yuliani menyebutkan, pihaknya sangat mendukung apa yang menjadi program Peradin dan berharap ke depan bisa bekerja sama dengan baik. “Saya harap kita bisa bekerjasama dengan baik antara Polda Banten dan Peradin,” ujar Yuliani.

Sementara itu Ketua Badan Pengurus Wilayah Persatuan Advokat Indonesia (BPW PERADIN) Banten 2022 – 2025  yang terpilih secara Aklamasi, Advokat Achmad Rivai N SH, MH, MM, sangat mengapresiasi. Hasil Muswil BPW PERDIN dapat dilaksanakan dengan baik serta dukumgan dari anggota PERADIN yang memberi kepercayaan penuh mengangkatnya kembali dengan menduduki jabatan Ketua PERADIN.

Rivai menjelaskan, program kerja di periode kedua yakni, memberikan penyuluhan hukum di tengah-tengah masyarakat Banten, Indonesia pada umumnya, Kedua akan melakukan sinergi dengan steakholder pemerintah yang ada di wilayah Provinsi Banten yang memiliki permasalahan hukum terkait dengan masalah abritase. Dimana Ketua Umum PERADIN Prof. Firman Wijaya adalah salah satu yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengadili serta memutuskan kasus Abritase.

“Kasus Abritase ini cukup banyak di tiap-tiap provinsi. Jadi kami akan melakukan soan kepada pejabat pemerintah atas adanya biaya operasional terhambat, kami akan mencoba memediasi. Sebab, dalam Penegakkan hukum terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi untuk memperkecil legitasi hukum,” tegasnya

“Karena itu, kami akan langsung turun ke lapangan apabila ada.masyarakat di pedesaan membutuhkan pendampingan hukum tanpa dipungut biaya, seperti halnya ; biaya transportasi dan biaya penanganan hukum yang dihadapi. Bantuan hukum kami akan mengedepankan srikandi-srikandi PERADIN Banten dalam hal memberikan pelayanan hukum. Dan perlu saya tegaskan seluruh jajaran BPW PERADIN Banten siap membela kepentingan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu,tegas Rivai. Sementara itu, dalam.sambutan

Koordinator MAKI Indonesia, Boyamin secara lugas memberikan pencerahan sepak terjang hukum yang dijalaninya dan Boyamin menekankan agar setiap anggota serta jajaran BPW PERADIN Banten 2022-2025 dapat menjalankan fungsinya sebagai advokat hukum sebaik mungkin dan menjaga nama baik PERADIN yang berdiri.sejak tahun 1964 oleh H. Abu Bakar dan Firman Wijaya cetusnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *