Anggota DPRD Jabar Fraksi PKS Perjuangkan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin
Reportase : A. Abdurrochim S. / Yani Sumiati – Editor In Chief : Hairuzaman
BAnDUNG – Harianexoose.com |
Hadirnya anggota DPRD Jawa Barat, Dr H. Dasep Kurnia Gunarudin SH .MH, Derah Pemilihan (Dapil) Jabar 1 yang meliputi 5 kecamatan, yakni, Kecamatan Kutawaringin, Soreang Pasir Jambu, Ciwideuy dan Kecamatan Rancabali ,dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Komisi D, Bidang Pertanian dan Pariwisata, di sambut antusias oleh warga Cibodas.
Dalam kesempatan itu, Dasep menyatakan, dari sejumlah Perda yang sudah digodog bersama melalui DPP PKS, menginisiasi untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) diantaranya, Perda Perlindungan Pemberdayaan Petani, Pemberdayaan Usaha Mikro, Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin, perlindungan mata air dan Perda partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.
Di antara 5 Perda tersebut, jelas Dasef, saat dikonfirmasi Harianexpose.com, sesuai giat reses, ada sebagian Perda yang sudah terserap di masyarakat Kabupaten Bandung, adalah Perda Bantuan Hukum untuk orang miskin. Dananya sudah dianggarkan dalam APBD 2023 ,yang tersimpan di Dinsos. “Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum yang tercatat sebagai orang tidak mampu, silahkan menghubungi Dinsos Kabupaten Bandung,” bebernya
Pada acara kegiatan reses II dari Komisi D Fraksi PKS , hadir unsur pemerintah desa setempat, para simpatisan PKS , Ketua RW/RT, BPD, LPMD, Karang Taruna tokoh masyarakat, tokoh agama, Ibu-ibu PKK, dan masyarakat Cibodas. Kegiatan reses itu di gelar di aula desa setempat. pada Kamis (16/02/2023) .
Sesuai yang diusulkan dari unsur tokoh masyarakat, H. Rahmat secara langsung ia berharap, dengan minimnya air bersih, sehingga sangat sulit ketika akan melaksanakan aktivitas. Baik mandi maupun kebutuhan lainnya. Terkait minimnya air bersih tersebut, beberapa tahun yang silam sudah mengajukan ke pihak terkait. Namun sampai saat ini belum ada kepastian dan belum ada tanggapan serius.
Di tempat yang sama, dari unsur pemerintah desa setempat yang di wakili Kasipem Cibodas, Asef, mengatakan, ada beberapa keluhan dan usulan yang selama ini menjadi bahan pembicaraan,
terkait pelayanan kesehatan agar dipermudah ,terutama pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat yang kurang mampu untuk biaya di rumah sakit.
Asef menuturkan, jalan poros kabupaten sepanjang hampir 8 kilometer. Saat ini kondisinya sangat parah dan tidak layak untuk dilintasi. Ddmpaknya bisa mengganggu’ para pengguna jalan saat mau beraktivitas yang menghubungkan antara perbatasan Kutawaringin hingga ke perbatasan Desa Jatisari, melibatkan 5 RW.
Kemudian pihaknya mengajukan destinasi desa wisata Cibodas, yang saat ini lagi dalam proses pembenahan,,dan kelayakan ,dari mulai kebersihan maupun lingkungan, pasalnya di desa Cibodas, merupakan menjadi sebuah sorotan dan di minati bagi penggemar, olah raga gowes sepeda biasanya l di hari hari libur.
“Mudah-mudahan apa yang di sampaikan melalui reses ini bisa menjadi sebuah momentum. Harapan masyarakat Cibodas dan mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada wakil rakyat ini bisa meningkatkan dan membantu kelancaran pembangunan yang sudah direncanakan di Desa Cibodas tersebut,” pungkasnya.
