LEBAK- Harianexpose.com |
KPU Lebak dalam merekrut anggota PPK dinyatakan telah bmelanggar kode etik pasal 2, pasal 15 huruf c dan pasal 19 huruf f Peraturan DKPP 2/2017.
Keputusan yang dikeluarkan oleh DKPP adalah Putusan No : 26-PKE-DKPP/II/2023 mengenai perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Ketua dan Anggota KPU Lebak yang dikeluarkan pada hari Jumat 12 Mei 2023.
Diketahui sebelumnya bahwa pada Rabu 13 Desember 2022, KPU Kabupaten Lebak telah mengumumkan sebanyak 280 orang yang lolos dalam tahapan
seleksi wawancara dengan Nomor
38/PP.04.1-B A /3602/2022 dan melantik 140 Anggota PPK terpilih pada 4 januari 2023 dalam Pemilu Serentak Tahun 2024
dengan Nomor 1/PP.04.1-Und/3802/2023.
Dari 140 orang yang dilantik menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdapat 81 Anggota PPK yang Double Job atau terikat dengan kontrak kerja yang lain atau sekitar 60% dari jumlah anggota PPK. Mereka ada yang sebagai guru honorer, pekerja perangkat desa dan lain-lain.
KPU Lebak dianggap lebih memilih orang yang sudah memiliki pekerjaan ketimbang memberi kesempatan kepada orang yang belum memperoleh pekerjaan.
Menanggapi persoalan tersebut di atas saat dikonfirmasi Jumat (18/5/2023), Ketua KPU lebak, Ni’matullah menyatakan, KPU Lebak sedang menunggu Surat dari KPU Pusat. Ini sesuai dengan keputusan DKPP agar KPU melaksanakan keputusan DKPP sejak keputusan DKPP 12 Mei 2023 dalam waktu 7 hari. Demikian juga agar Bawaslu mengawasi pelaksanaan keputusan DKPP ini.
Ketika ditanyakan soal apakah KPU Lebak akan merekrut ulang anggota PPK yang 80 orang dimaksud. Ni’matullah mengatakan, tidak. Keputusan DKPP hanya mengabulkan sebagian tuntutan dari pengadu, yaitu berupa pelanggaran kode etik saja. Dan DKPP tidak memerintahkan atau menggugurkan 81 orang yang dianggap bermasalah tersebut. Pelanggaran kode etik tidak serta merta menggugurkan keputusan yang telah diambil oleh KPU Lebak soal rekrutmen anggota PPK. Secara singkat Ni’matullah sedang menunggu surat dari KPU Pusat atas keputusan yang telah diambil DKPP tersebut.
Polemik ini muncul setelah adanya aduan dari salah seorang masyarakat Lebak yaitu Musa Weliansyah atas rekrutment anggota PPK di Lebak pada Maret yang lalu.
