Serang, Harianexpose.com –
Awal Maret 2021 yang lalu, Banten sempat dibuat geger dengan mencuatnya di berbagai media massa tentang sosok ES yang diduga sebagai broker proyek APBD Provinsi Banten. Pada saat itu, muculnya inisial ES adalah ketika pengurus Kadin Provinsi Banten beraudiensi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Provinsi Banten.
Setelah sekian lama menghilang dan tenggelam inisial ES ini, tiba-tiba berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, ES ini muncul kembali di penghujung tahun 2021 dan ramai diperbincangan pada kalangan terbatas. Diduga mulai berkiprah di Dinas Kesehatan Banten dan Biro Pengadaan Barjas Provinsi Banten untuk melakukan manuver dan orientasi pada tahun anggaran 2022 ini.
Melihat dan mencermati fenomena ini, Koordinator Presidium NGO Banten, Kamaludin, mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi secara detail dan rinci setiap regulasi maupun kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinkes Banten dan Biro Pengadaan Barjas Provinsi Banten secara seksama. “Kami sudah membentuk tim yang terdiri dari 6 lembaga, masing-masing sudah kami orientasikan berdasarkan spesialisasi kelembagaan. Dari analisa regulasi, praktisi hukum, praktisi pengadaan barang dan jasa, tim IT hingga tim pengawasan untuk lapangannya,” ujar Kamal, pada Rabu (28/12/21) di kantor NGO di bilangan Perum Permata Banjar Asri, Kecamatan Cipocok, Kota Serang.
Seraya menambahkan, terkait apa yang akan dilaksanakan oleh Dinkes Banten untuk program-program 2022 sudah kami pelajari kenati belum final diputuskan.
Dikatakan Kamal, apabila inisial ES ini mau main-main dengan pihaknya selaku tim kontrol sosial di Provinsi Banten, silahkan saja, tapi komunitas ini sudah siap untuk melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. “Kami sudah melakukan pemetaan terhadap apa saja program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinkes Banten itu sendiri, maupun RSUD Cilograng, RSUD Labuan, RSUD Banten, RSUD Malingping maupun RS Jiwa di tahun 2022 ini. Termasuk pola-pola dan sistem kerja mereka dalam melakukan pendampingan para pengusahanya melalui jalur-jalur koordinasi yang diduga akan menimbulkan cara-cara KKN,” pungkasnya.
Harus diingat, lanjut Kamal, hendaknya Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa yang mengawaki para pelaksana panitia lelang yaitu, pokja-pokja untuk tidak main-main. Apalagi main mata dengan oknum yang inisial ES. Karena pihaknya dari Presidium NGO Banten sudah mengendus pola-pola apa yang akan dimainkan.
Djelaskan, harus di ingat momentum Kepemimpinan WH sebagai Gubernur Banten berakhir sekitarMei 2022 ini. ”Jangan sampai terjadi kekisruhan setelah periode itu, akibat adanya dugaan oknum ES ini yang diindikasikan main mata terhadap proyek-proyek di OPD ini, dan ini patut diwaspada,” bebernya.
Reportase : Suprani.
Editor In Chief : Hairuzaman.
