Reportase : Maman Suherman – Editor In Chief – Hairuzaman.
SERANG – Harianrxpose.com|
Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Banten, Abdul Gofur menyayangkan rencana KPU Kabupaten Serang yang bakal melantik Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.
Menurut Gofur, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai etik. Dimana KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu independen dan mandiri tidak sepatutnya menyelenggarakan pelantikan badan adhoc di lingkungan Pemda Serang.
“Memang tidak ada norma larangan dalam Undang-undang No.7 tahun 2017 dan perundang-undangan lainnya, tetapi secara etik KPU harusnya memberikan tauladan terhadap tingkatan di bawahnya dari mulai PPK, PPS sampai tingkat KPPS sebagai badan adhoc penyelenggara Pemilu harus independen,” tandas Gofur, ketika ditemui di DPW PKB Banten, usai Rakor LPP pembekalan Bacaleg DPRD Provinsi Banten, pada Senin (23/01/2023).
Gofur mengatakan, merujuk pada Hndang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu penyelenggara harus memenuhi sebelas prinsip yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
“Ini tampak KPU Kabupaten Serang terlihat kegenitan, saya paham indor itu milik rakyat dan dibiayai oleh APBD, tapi saya kira itu kurang etis,” katanya.
Gofur menuturkan, semua lembaga negara memiliki serapan anggaran melalui APBN, pihaknya menanyakan apakah KPU Kabupaten Serang tidak memiliki anggaran. Sehingga melaksanakan pelantikan Badan Adhoc di lingkungan Pemkab Serang.
“Pelantikan itu bisa ditempat umum lainnya seperti, alun-alun. Karena pelantikan PPS itu bukan bagian dari tahapan Pemilu dimana pemerintah daerah memfasilitasi,” terangnya.
Ia menambahkan, keputusan KPU Kabupaten Serang melaksanakan pelantikan Badan Adhoc PPS se Kabupaten Serang di pusat kekuasaan dikhawatirkan akan membangun kekuasaan oligarki di tengah-tengah masyarakat.
“Sangat disayangkan keputusan KPU Kabupaten Serang yang melaksanakan pelantikan PPS se-Kabupaten Serang di pusat kekuasaan, Hal ini dikhawatirkan berpotensi membangun oligarki di tengah-tengah masyarakat,” bebernya.
Gofur menegaskan, Pemilu merupakan proses menciptakan pemimpin bangsa ke depan. Jika dalam prosesnya saja ada nilai etik yang dilanggar, bagaimana bisa mewujudkan pemimpin bangsa yang berkualitas.
“Saya sebagai anak bangsa tidak ingin Pemilu kali ini melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas. Saya ingatkan lantaran KPU sudah disumpah untuk tidak main-main sebagai penyelenggara hidup mati dibiayai oleh negara, Janganlah membangun citra secara personal untuk kepentingan sendiri,” tegasnya.
,”.
