Skandal Situ Ranca Gede, Potret Buram Supremasi Hukum di Bumi Jawara

0

 

Oleh : HAIRUZAMAN.

(Penulis Buku dan Praktisi Pers)

Supremasi hukum terhadap skandal Situ Ranca Gede Jakung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, kini mandeg di meja Kejati Banten. Skandal mega proyek bernilai Rp.1 Triliun yang merugikan keuangan negara itu merupakan potret buram penegakan supremasi hukum di bumi jawara ini.

Kuat dugaan dalam proses supremasi hukum skandal Situ Ranca Gede itu ada “kongkalikong” antara oknum penegak hukum dengan pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan fakta empirik, proses penanganan kasus yang melibatkan oknum politisi dan pejabat di Banten tersebut hingga kini tak ada titik terang. Padahal, Kejati Banten sempat menahan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, berinisial J selama 20 hari. Namun, kini oknum J bisa menghirup udara segar kembali. Padahal, tersangka J diduga kuat telah menerima uang haram sebesar Rp 735 juta dari alh fungsi lahan Situ Ranca Gede tersebut.

Dalam kasus mega korupsi penjualan asset Pemerintah Provinsi Banten berupa alih fungsi lahan Situ Ranca Gede Jakung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, seluas 25 hektare yang menjadi lahan swasta. Celakanya, oleh beberapa oknum terduga politisi Banten berinisial FH dan BR, termasuk oknum pejabat instansi terkait yang sudah dipanggil dalam pemeriksaan dijadikan bancakan. Skandal yang merugikan masyarakat Banten sebesar Rp.1 Triliun itu dimulai sejak 2017 silam. Akan tetapi, puncaknya pada Oktober 2023 mulai mencuat ke permukaan. Kasus itu pun akhirnya diusut oleh Kejati Banten.

Namun, dalam perkembangannya Kepala Desa Babakan berinisial J, diduga kuat telah menerima uang suap sebesar Rp.735 juta selama periode 2012 hingga 2023. Praktik suap yang berlangsung cukup lama ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan supremasi hukum.

Tercatat dari total lahan seluas150 hektare yang dibebaskan, hanya 24 hektare yang diduga berasal dari lahan Situ Ranca Gede Jakung. Sementara itu, seluas 126 hektare lahan lainnya memiliki status hukum yang tak jelas. Tim Pembebasan Lahan (JP) yang memberikan uang kepada tersangka J, menambah indikasi adanya sindikat yang lebih luas dalam kasus Situ Ranca Gede ini.

Diketahui, tersangka J sempat ditahan selama 20 hari sejak 13 Mei 2024. Celakanya, tindak lanjut pasca masa penahanan tersebut berakhir hingga kini masih belum ada titik terang. Tersangka J dijerat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kami ingin menastikan penegakan supremasi hukum dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Buruknya penanganan hukum skandal mega proyek Situ Ranca Gede itu merupakan potret buram penegakan supremasi hukum di Banten. Padahal, oknum elite pokitik dan pihak terkait lainnya telah “menggerogoti” keuangan negara dengan jumlah yang cukup besar yakni Rp.1 Triliun.

Seperti bunyi sebuah adagium yang cukup populer dan dikemukakan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) bahwa Fiat Justitia Ruat Caelum. Artinya ; Keadilan Harus Ditegakkan Meski Langit Akan Runtuh. **

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *