Reportase : Yuyi Rohmatunisa
Pemimpin Redaksi : Hairuzaman
KOTA SERANG | Harianexpose.com —
Ratusan anggota Keluarga Mahasiswa Demokrasi (KMD) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Senin (9/12/2024). Aksi ini digelar untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta kegiatan di Bapenda. Mahasiswa menyoroti dugaan monopoli proyek dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum di institusi tersebut.
Dalam orasinya, perwakilan KMD menuding pihak Bapenda, khususnya Sekretaris Badan, melakukan praktek penunjukan langsung untuk sejumlah kegiatan yang berpotensi merugikan negara. Selain itu, mereka mengungkap adanya pungutan ilegal yang mencapai 20% dari nilai kontrak yang seharusnya tidak dikenakan biaya.
“Kami mendesak agar aparat yang berwenang segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dan pungutan liar ini. Tindakan ini jelas merugikan masyarakat dan negara,” tegas salah seorang perwakilan mahasiswa.
Tidak hanya itu, KMD juga mengungkapkan dugaan keterlibatan Kepala Bapenda dalam praktek pungli yang terjadi di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat di Banten. Aksi tersebut bertujuan untuk memberi tekanan pada pihak berwenang agar segera menyelidiki kasus ini dengan serius.
“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang jujur dan bebas dari pungli. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata,” ujar orator lainnya.
Aksi yang berlangsung damai ini mendapat perhatian banyak pihak, termasuk dari masyarakat yang berharap pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas. KMD akan melakukan aksi lanjutan dengan skala lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Diharapkan, aksi ini dapat mendorong pembenahan internal Bapenda dan memberi pelajaran berharga bagi seluruh institusi pemerintah tentang pentingnya transparansi dan pelayanan publik yang bersih dari korupsi.
